balitribune.co.id | Amlapura - Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, bersama Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa, menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-Bali dengan tema "Sinergitas Pembangunan Bali dalam Satu Kesatuan Wilayah: 1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola demi Nindihin Gumi Bali". Acara ini berlangsung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Badung, pada Rabu (12/3).
Rapat ini membahas strategi pembangunan lintas wilayah dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, konektivitas antar-kabupaten, serta pemerataan ekonomi di seluruh Bali.
Dalam forum yang dipimpin oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, disampaikan bahwa strategi utama pembangunan meliputi pembentukan pusat-pusat ekonomi baru di Bali Timur, Utara, Barat, dan Tengah, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta optimalisasi sumber pendanaan di luar APBD.
Karangasem menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan dalam rencana pengembangan infrastruktur di Bali. Sejumlah proyek strategis telah dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di daerah tersebut, di antaranya pembangunan jalan baru yang menghubungkan Pura Batur, Karangasem, dan Sanur guna memperlancar akses wisata dan perekonomian.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan restorasi dan pengembangan Pura Agung Besakih sebagai pusat spiritual dan budaya Bali, serta pembangunan kawasan ekonomi baru berbasis budaya dan pariwisata. Upaya penguatan konektivitas transportasi juga akan dilakukan untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah.
Menanggapi hal ini, Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, menegaskan bahwa pembangunan di Karangasem harus selaras dengan visi AGUNG (Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, dan Gemah Ripah Loh Jinawi).
"Pembangunan yang kami dorong harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan alam dan budaya. Konsep Nyegara Gunung menjadi pedoman kami dalam menata pembangunan berbasis kearifan lokal, menghubungkan potensi laut dan pegunungan secara berkelanjutan," ujar Bupati Parwata.
Lebih lanjut, Dia menegaskan bahwa percepatan infrastruktur harus mendukung aksesibilitas dan pemerataan ekonomi.
"Kami siap bersinergi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan ini berjalan optimal. Infrastruktur yang lebih baik akan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat Karangasem, terutama bagi sektor UMKM dan pariwisata," tegasnya.
Bupati Gus Par juga menyampaikan bahwa dalam mendukung program provinsi, Karangasem akan menyesuaikan program-program pembangunan daerah dengan visi besar Bali.
"Kami akan menyinkronkan program daerah dengan kebijakan provinsi tanpa menghilangkan karakter dan kearifan lokal Karangasem. Dengan sinergi yang kuat, kami optimis Karangasem bisa menjadi daerah yang maju dan sejahtera, sesuai dengan visi AGUNG," pungkasnya.
Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa , menambahkan bahwa pembangunan di Karangasem harus berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
"Jangan sampai pembangunan ini hanya menjadi proyek besar tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun betul-betul membuka peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung Karangasem sebagai destinasi unggulan di Bali Timur," ujar Wabup Pandu.
Sebagai langkah tindak lanjut, akan digelar Rapat Koordinasi Teknis pada 19 Maret 2025, yang dipimpin oleh kepala perangkat daerah provinsi. Rapat ini bertujuan untuk menyusun rencana aksi dalam menangani permasalahan seperti sampah, kemacetan, dan persoalan transportasi.
Selain itu, Gubernur Bali akan melakukan pertemuan rutin dengan bupati dan wali kota guna mengevaluasi kemajuan program pembangunan. Pemerintah Provinsi Bali juga berencana mengembangkan Pusat Kebudayaan Bali di kawasan seluas 326 hektare, yang akan mencakup pasar budaya, museum, dan pusat kegiatan seni.
Dengan strategi pembangunan yang terintegrasi dan pendanaan inovatif, Bali menargetkan percepatan pembangunan di enam bidang prioritas. Karangasem, sebagai bagian dari proyek besar ini, diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung oleh infrastruktur memadai dan program pembangunan berkelanjutan hingga 100 tahun ke depan.
