Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Satria Minta RSUD Klungkung Berikan Pelayanan Paripurna

RSUD Klungkung
Bali Tribune / RSUD - Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, menghadiri acara Survei Re-Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung, Kamis (30/7/2026).

balitribune.co.id I Semarapura - Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, menghadiri acara Survei Re-Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung, Kamis (30/7/2026).

Acara yang berlangsung di RSUD Klungkung ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Anom, beserta jajaran manajemen dan civitas hospitalia RSUD Klungkung. 

Kegiatan survei ini dilakukan oleh Tim Surveior Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) yang beranggotakan I Wayan Arsiawan Adi, S.Pd., SE., S.Kep., Ns., MPH, FISQua, dr. Anak Agung Gede Oka Beratha, M.Kes., FISQua, dan Ni Wayan Asih, S.Kep, Ns., M.Kes., FISQua.

Pihak RSUD Klungkung telah melakukan berbagai persiapan melalui pembentukan kelompok kerja akreditasi, penyusunan dan penyempurnaan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, simulasi telusur, serta penguatan budaya keselamatan di lingkungan rumah sakit, pelaksanaan akreditasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai dari tanggal 27 Juli yakni telusur dokumen secara daring dan hari ini sama besok tanggal 31 Juli 2026 akan dilaksanakan telusur lapangan.

Dalam sambutannya, Bupati Klungkung I Made Satria menegaskan bahwa kesehatan merupakan fondasi utama pembangunan daerah sekaligus indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi Klungkung MAHOTAMA (Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur). Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan akan selalu menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Bupati Satria menekankan bahwa akreditasi bukanlah sekadar proses penilaian untuk mendapatkan sertifikat formal, melainkan instrumen strategis untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar, berorientasi pada keselamatan pasien, serta membangun budaya kerja yang mengutamakan mutu secara berkelanjutan.

"Masyarakat tidak hanya membutuhkan rumah sakit dengan gedung yang baik dan peralatan yang lengkap, tetapi juga pelayanan yang cepat, tepat, ramah, profesional, transparan, dan penuh empati," ujar Bupati Satria.

Ia juga mengajak seluruh tenaga kesehatan dan pegawai RSUD Klungkung untuk menjadikan survei re-akreditasi ini sebagai momentum evaluasi diri dan pembelajaran bersama. Budaya mutu diharapkan tidak hanya dijaga saat survei berlangsung, tetapi benar-benar dihidupkan dalam pelayanan harian kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati menyatakan komitmen Pemkab Klungkung untuk terus mendukung pengembangan RSUD melalui peningkatan kompetensi SDM, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta pemanfaatan teknologi informasi.

"Dengan komitmen seluruh jajaran RSUD, dukungan pemerintah daerah, dan pendampingan dari tim surveior, saya optimistis RSUD Klungkung akan semakin berkembang menjadi rumah sakit unggul, terpercaya, serta mampu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan bermartabat," pungkasnya.

Sementara itu Direktur RSUD Klungkung dr Nengah Winata menyampaikan bahwa akreditasi bukan sekadar proses penilaian administratif, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Akreditasi merupakan komitmen kami untuk memastikan setiap pelayanan yang diberikan memenuhi standar mutu dan keselamatan yang telah ditetapkan. Proses ini juga menjadi sarana pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan bagi seluruh jajaran RSUD Klungkung,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan survei, seluruh unit pelayanan dan penunjang rumah sakit terlibat aktif, mulai dari rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, laboratorium, radiologi, farmasi, hingga unit manajemen dan administrasi. Berbagai dokumen regulasi, implementasi di lapangan, serta bukti peningkatan mutu dan keselamatan pasien menjadi bagian dari penilaian surveior.

wartawan
SUG
Category

BLDF Tanam 5 Ribu Bibit Mangrove di Tahura Pemogan

balitribune.co.id I Denpasar - Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) kembali melaksanakan penanaman bibit mangrove di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Pemogan, Bali, pada Rabu, 2 September 2026.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari upaya pelestarian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus mempertegas komitmen BLDF dalam mendukung pemulihan dan pelestarian ekosistem pesisir Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Kebakaran di Jalan Nakula, 85 KK Kehilangan Rumah

balitribune.co.id I Denpasar - Kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Nakula Pemecutan Kelod Denpasar menyisakan kesedihan bagi puluhan warga yang tinggal di lokasi. Dari catatan Dinas Sosial Kota Denpasar, baru terdata ada 85 KK yang terdampak dari musibah kebakaran tersebut. Hingga kini Dinsos Denpasar terus melakukan pendataan kepada warga yang terdampak.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

4 KK Terancam Digusur, Bupati Mahayastra : Sudah Kita Sampaikan ke Gubernur

balitribune.co.id I Gianyar - Putusan hukum sudah berkekuatan tetap. Empat kepala keluarga (KK) di Banjar Griya, Desa Batuan, Sukawati, Gianyar, akan kehilangan tempat tinggal akibat sengketa lahan yang berakhir hingga tingkat Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

10 Hari Hilang,  Dadong Geloh Ditemukan Meninggal di Jurang

balitribune.co.id I Gianyar -  Ni Wayan Geloh alias Dadong Geloh (78), warga Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, ditemukan meninggal dunia setelah sekitar 10 hari dilaporkan hilang. Jasad korban ditemukan di dasar jurang sekitar 500 meter dari rumahnya, Selasa (1/9/2026) sore.

Penemuan korban mengakhiri pencarian yang dilakukan keluarga bersama aparat desa dan masyarakat sejak Geloh dilaporkan hilang pada 21 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Bangli Desak Evaluasi Total Penataan PNS di Setiap OPD

balitribune.co.id | Bangli - Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera mengevaluasi dan menata ulang pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai mendesak agar penempatan pegawai benar-benar selaras dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan prioritas program pembangunan daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.