balitribune.co.id | Mangupura - Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital di Kabupaten Badung masih menghadapi tantangan, khususnya di kawasan Kuta. Kecamatan Kuta bersama Kuta Utara dan Kuta Selatan tercatat sebagai wilayah dengan capaian pendataan terendah hingga September 2026.
Secara keseluruhan, pendataan Perlinsos Badung baru mencapai sekitar 46 persen. Dari target lebih dari 145 ribu kepala keluarga (KK), baru sekitar 66 ribu KK yang telah masuk dalam sistem. Itu artinya masih ada sisa sebanyak 79 ribu KK yang belum terdata.
Kepala Dinas Sosial Badung I Gde Eka Sudarwitha mengatakan capaian setiap kecamatan cukup beragam. Kecamatan Petang menjadi wilayah dengan capaian tertinggi, yakni 72 persen. Sementara tiga kecamatan di kawasan pariwisata, Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan, masih berada di posisi terendah.
“Pendataan Perlinsos di Kabupaten Badung dari target 145 ribu lebih kepala keluarga sudah mencapai 66 ribu lebih atau 46 persen lebih. Wilayah yang paling rendah itu di Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan, sedangkan yang tertinggi di Kecamatan Petang mencapai 72 persen,” kata Sudarwitha, Kamis (1/10/2026).
Sudarwitha menjelaskan, rendahnya capaian di kawasan Kuta antara lain berkaitan dengan karakteristik masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor swasta dan memiliki tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi. Kondisi tersebut diduga membuat sebagian warga belum melihat pendataan Perlinsos sebagai sesuatu yang penting.
“Masyarakat di sana banyak bekerja di sektor swasta dan tingkat kesejahteraannya lebih tinggi, sehingga barangkali menganggap Perlinsos ini belum terlalu penting,” ujarnya.
Namun, Dinas Sosial menegaskan Perlinsos bukan hanya berkaitan dengan bantuan sosial. Data tersebut akan digunakan untuk pemutakhiran data masyarakat sekaligus mendukung integrasi berbagai program pemerintah.
“Padahal ini bukan sekadar Bansos, tapi upaya mendekatkan pelayanan publik dan pemutakhiran data secara digital agar bantuan tepat sasaran,” kata Sudarwitha.
Dinsos Badung memastikan rendahnya pendataan bukan disebabkan persoalan teknis seperti keterbatasan jaringan internet. Menurut Sudarwitha, tantangan utama justru berada pada kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam pangkalan data terpadu.
“Kalau kendala teknis seperti jangkauan sinyal itu sebenarnya sudah bisa kami atasi semua di lapangan. Yang sangat kami perlukan sekarang adalah kesadaran masyarakat dan optimalisasi upaya sosialisasi,” tegasnya.
Data Perlinsos digital nantinya menjadi acuan dalam pembaruan sejumlah program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, beasiswa pendidikan hingga kepesertaan BPJS Kesehatan. Karena itu, Dinsos mendorong seluruh masyarakat, termasuk warga di kawasan Kuta, untuk memastikan dirinya telah terdata.
Untuk mengejar target 100 persen, Dinsos Badung mengerahkan kepala lingkungan, kelian dinas, relawan dan peserta Gerakan Peduli Tetangga. Pelayanan pendaftaran juga diperluas hingga malam hari melalui aparat desa dan kelurahan.
“Kami bersama Perbekel dan Lurah juga siap melakukan pendaftaran malam hari untuk membantu warga,” terang Sudarwitha.
