Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dampingi Koster di Pilkada Bali, Bupati Giri Prasta Siap Cuti Tanpa Tanggungan Negara

Bali Tribune / Bupati Giri Prasta

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta telah mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi bakal calon gubernur I Wayan Koster di Pilkada Bali. Selama proses kampanye orang nomor satu di Badung ini mengaku akan mengambil cuti. Cuti bahkan akan dilakukan setelah ditetapkan sebagai Paslon oleh KPU Bali.

Ditemui disela-sela pelantikan Penjabat Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba di Puspem Badung, Senin (2/9), Bupati Giri Prasta menyatakan bahwa pihaknya akan cuti hanya pada masa kampanye hanya sekitar sebulan. Di luar masa kampanye itu, dirinya akan tetap aktif bertugas sebagai bupati Badung.

“Cuti dari tanggal 25 September sampai 22 November. Cuti tanpa tanggungan negara,” ujarnya.

Lantas siapa mengisi jabatan Bupati Badung? Ditanya begitu, Bupati asal Pelaga ini menyatakan bahwa selama dirinya meninggalkan jabatan Bupati untuk merebut kursi wakil gubernur Bali, maka posisi Bupati akan diisi oleh Penjabat Bupati Badung. Penjabat Bupati dipastikan akan ditapuk oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa.

“Penjabat kan ada Pak Wakil (Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, red). Pak Wakil sebagai penjabat Bupati. Kecuali Pak Wakil ikut sama saya mencalonkan baru tinggal ditunjuk penjabat lagi,” kata Giri Prasta.

Ia juga menjelaskan bahwa setelah selesai cuti kampanye, dirinya akan kembali menjadi Bupati Badung. Bahkan sebelum pemungutan suara Pilkada pada 27 November mendatang ia sudah kembali duduk sebagai Bupati Badung. “Pemilihan kan tanggal 27 November, tanggal 22 November saya sudah kembali jadi bupati,” tukasnya.

Diketahui Bupati Giri Prasta berpasangan dengan I Wayan Koster untuk maju di Pilkada Bali. Paslon Koster-Giri ini bahkan telah mendaftar ke KPU Bali pada tanggal 29 Agustus lalu. Paslon usungan PDIP ini juga telah mengikuti tes kesehatan pada 1 September 2024.

KPU Bali sendiri menjadwalkan Paslon yang tarung di Pilkada Bali akan ditetapkan pada tanggal 22 September mendatang. 

wartawan
ANA
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.