Balitribune.co.id | Jakarta - Bisa dipastikan, debat terakhir Pilpres, Sabtu (13/4/2019) akan menarik ditonton karena kedua pasangan capres/cawapres Jokowi-Ma’aruf dan Prabowo – Sandi akan menyampaikan visi-misinya menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat. Tema yang dibahas meliputi ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta perdagangan dan industri.

Usman kansong, Kepala Tim Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma’aruf menyebutkan, dalam debat Jokowi akan menyampaikan capaian ekonomi bermodalkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data lainnya dalam debat terakhir.

Antara lain data pengangguran yang, menurut BPS, terpangkas dari 5,94% menjadi 5,13% dalam kurun waktu Agustus 2014 hingga Februari 2018. Ada pula data pertumbuhan ekonomi yang dinilai Usman stabil di tengah kelesuan ekonomi global.

Data lainnya dari Sekretariat ASEAN yang mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tertinggi di kawasan pada 2018, yang mencapai lebih dari US$1 triliun.

"Kita mendapat pertumbuhan 5% lebih, dan nomor tiga di G20, setelah China dan India. Lima persen itu stabil, banyak negara yang memuji kita," kata Usman.

Menurutnya, pertumbuhan ke depan akan diupayakan Jokowi dari semula ditopang oleh konsumsi menjadi ditopang oleh produksi. Hal ini bakal terwujud berkat sokongan infrastruktur yang mulai berfungsi.

"Tanpa infrastruktur bagaimana kita memproduksi pangan besar-besaran kalau tidak ada bendungan," katanya.

Akan tetapi klaim kubu pasangan Jokowi-Ma'ruf tersebut akan dipatahkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Rahayu Saraswati selaku juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang sekarang tak seperti janji Jokowi pada 2014. "Terserah kondisi ekonomi seperti apa, janjinya dulu 7-8%," kata Rahayu.

Sementara Andre Rosiade, juru bicara BPN lainnya, mengklaim Prabowo akan membuat gebrakan. "Pak Prabowo akan membangun ekonomi 8%," janjinya. "Pak Prabowo yang akan mewujudkan janji (Jokowi)," lanjutnya.

Namun ekonom INDEF, Bhima Yudhistira menyatakan pertumbuhan ekonomi 5%—meski nomor tiga di G20-—kurang bisa dibanggakan.

"Dengan kekuatan ekonomi yang diperkirakan nomor 5 tahun 2030, dan hanya tumbuh 5% dengan usia produktif yang besar, maka kita khawatir akan masuk dalam jebakan kelas menengah," katanya.

Dia menambahkan tantangan global memang besar. Namun, pertumbuhan bisa digenjot lagi, maksimal 6 % sampai lima tahun ke depan.

Meski demikian, Bhima menilai janji Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan menjadi 8% sebagai "mimpi".

"Kalau Pak Prabowo tanpa hitung-hitungan yang matang, agak sulit diterima dengan akal sehat bisa capai pertumbuhan 6-8%. Jangan sampai mengulang mimpi-mimpi yang tidak realistis," jelasnya.

Tim paslon 02 menyiapkan Sandiaga Uno sebagai kepala investasi Indonesia. "Bang Sandi akan menjadi Chief Investment Indonesia," kata Andre Rosiade, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Adapun Prabowo kata Andre, akan memastikan MoU bisnis dalam investasi yang sudah ada akan terlaksana. Sedangkan untuk memacu pertumbuhan investasi, pasangan Prabowo-Sandi menggagas penggratisan tol Jagorawi sampai Semarang.

"Lalu kita bangun infrastruktur pakai semen dan baja dari nasional bukan impor," papar Andre.

Sementara Usman Kansong dari tim paslon 01 mengklaim investasi telah berdatangan ke dalam negeri. "Komitmen dan portofolio meningkat," katanya.

Untuk melancarkannya, pasangan Jokowi-Ma'ruf akan berfokus menangani tiga penghambat.

"Ada tiga faktor yang menjadi penghambat selama ini. Nomor satu, infrastruktur. Kemudian, birokrasi. Nomor tiga, penegakan hukum," papar Usman.

Usman juga memamerkan indeks kemudahan berbisnis di Indonesia yang membaik.

Betulkah demikian? Bhima Yudhistira punya catatan lain. "Realisasi investasi penanaman modal asing tahun 2018 minus 8,8%," ungkapnya.

ebabnya, reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah Jokowi terganjal oleh tumpang tindihnya aturan daerah. Misalnya online single submission OSS yang ada di pemerintah pusat atau BKPM, di masing-masing daerah mereka punya sistem (Pelayanan Terpadu Sistem Satu Pintu) sendiri," jelas Bhima seraya menambahkan kondisi ini menyebabkan izin invetasi terhambat.

Usman Kansong mengakui hal tersebut. Menurutnya, itulah mengapa sinkronasi akan digenjot. "Lewat pertemuan-pertemuan dengan kepala daerah," tegasnya.