BALI TRIBUNE - Komisi III DPRD Provinsi Bali kembali meninjau Dermaga Cruise Tanah Ampo, di Kabupaten Karangasem, Jumat (19/5) lalu. Dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Nengah Tamba bersama rombongan, diterima Kepala Kantor KSOP Kelas IV Padang Bai Ketut Gede Sudarma, Kasi di Dishub Kabupaten Karangasem I Wayan Sukarta dan Kasi Pelabuhan Dishun Provinsi Bali AA Ngurah Bagus Aryana.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Bali menegaskan bahwa masyarakat Bali sesungguhnya sangat berharap agar pembangunan megaproyek ini bisa dilanjutkan dan berjalan sesuai tujuan awal sebagai pelabuhan kapal pesiar. Apalagi, pembangunan sudah sangat lama namun dermaga tersebut belum bisa beroperasi dengan baik lantaran panjang darmaga yang tidak sesuai dan adanya arus keras.
“Dengan tidak beraninya kapal pesiar bersandar, kemudian agar tidak terkesan proyek ini mangkrak maka diupayakan agar bisa bersandar kapal perintis. Apalagi tujuan awal pembangunan dermaga ini sebagai tempat bersandarnya kapal besar. Selain itu, Pelabuhan Tanah Ampo bertujuan untuk mengurai keramaian di Pelabuhan Benoa,” tegas Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Nengah Tamba.
Ia menambahkan, permasalahan yang ada saat ini adalah panjang dermaga yang tidak sesuai rencana awal. Akibatnya, kapal yang masuk tidak bisa bersandar karena melebihi panjang dermaga. Masalah lainnya adalah ombak besar yang menyulitkan kapal untuk bersandar.
“Dengan konstruksi yang ada saat ini, yang bisa bersandar hanya kapal berukuran di bawah 150 meter. Selain itu, ombak yang sangat besar dan kedalaman juga mempengaruhi untuk kapal bersandar di dermaga,” beber politisi asal Jembrana ini.
Terkait hasil tinjauan lapangan ini, Komisi III DPRD Bali dalam waktu dekat akan mengundang pihak konsultan, pemerintah pusat, Pemkab Karangasem dan seluruh pihak terkait untuk duduk bersama membahas Pelabuhan Tanah Ampo. “Kita akan undang pihak-pihak terkait guna membahas hal ini,” ujar Tamba, yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali.
Sementara itu, untuk mengatasi kondisi yang ada saat ini, pihak KSOP Kelas IV Padangbai sudah mengambil langkah untuk membangun water break yang sudah dianggarkan senilai Rp50 miliar pada APBN. Pembangunan water break ini bertujuan agar kapal pesiar bisa menurunkan jangkar di laut dan diambil oleh sekoci ke pelabuhan.
Hanya saja bagi Komisi III, kebijakan ini dinilai kurang tepat. Pasalnya, tujuan awal pembangun pelabuhan Tanah Ampo justru untuk bersandarnya kapal-kapal persiar berukuran besar dengan panjang di atas 350 meter. Dengan kondisi saat ini maka tujuan awal itu tidak bisa tercapai, dan kebijakan yang diambil KSOP juga dinilai tidak menyelesaikan masalah.
