balitribune.co.id | Bangli - Belum adanya kepastian anggaran yang diterima KONI Bangli untuk membiayai ajang Porprov mendapat tanggapan dari kalangan DPRD Bangli. Mereka sangat menyayangkan hal tersebut sampai terjadi, padahal tahapan dari event olah raga dua tahun tersebut telah mulai.
Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika mengatakan, sejatinya hal tersebut tidak sampai terjadi, pasalnya ajang Porprov merupakan kegiatan yang sifatnya tidak mendadak dan sudah menjadi agenda rutin.
”Porprov merupakan ajang rutin dilaksanakan, sehingga untuk persiapan tidak sampai menghadapi kendala,” ujarnya, Minggu (23/3).
Politisi PDI-P ini berjanji akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait di Pemkab Bangli. Kata Suastika, jika seandainya belum dianggarkan dalam APBD 2025, maka Bupati yang memiliki kewenangan atas anggaran diharapkan segera melakukan penyesuaian. Hal itu dianggap penting karena tahapan Porprov Bali sudah dimulai dan tentunya membutuhkan anggaran.
“Kalau ingin ada perubahan atau pergeseran anggaran, silakan ajukan, lakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Suastika seraya menambahkan ajang Porprov tidak bisa dipisahkan membawa gengsi nama daerah.
Pihaknya tidak ingin karena masalah anggaran persipan atlet menjadi terlambat. Dengan tegas politisi asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku ini mengatakan belum adanya kejelasan anggaran pelaksanaan Porprov harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pihaknya juga berpesan agar persoalan semacam ini menjadi pembelajaran ke depan.
“Harus cermat merancang anggaran,” tegas Suastika yang juga Ketua Umum Lemkari Bangli.
Sebelumnya, Sekretaris Umum KONI Bangli, Achmad Agus Tahar menyampaikan bahwa pihak KONI sebenarnya telah mengajukan permohonan hibah untuk pelaksanaan Porprov Bali sejak 2024, bersamaan dengan hibah operasional. Namun hingga kini, belum ada kepastian. KONI berharap hibah yang diterima setidaknya sama dengan edisi sebelumnya, yakni sekitar Rp 3,2 miliar.
"Hibah Rp1,5 miliar untuk operasional KONI memang sudah cair, namun untuk pelaksanaan Porprov sama sekali belum ada anggaran, sedangkan di daerah lain sudah pada cair," kata Tahar.
