balitribune.co.id | Bangli - Walupun telah diresmikan April lalu namun gedung Sentra IKM Bambu yang beralamat di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut belum beroperasi secara optimal. Padahal untuk membangun gedung yang berfungsi untuk tempat produksi, pelatihan, inovasi dan pemasaran produk bambu unggulan pemerintah pusat lewat DAK telah kucurkan anggaran miliaran rupiah. Realita ini mendapat sorotan dari kalangan DPRD Bangli.
Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika mengatkan hal ini tidak sampai terjadi jika pemerintah daerah sejak awal sudah memikirkan rencana pemanfaatan termasuk pemeliharaan gedung. Ia menegaskan bahwa pembangunan fasilitas publik harus disertai dengan perencanaan fungsi yang jelas.
"Kalau buat bangunan akhirnya mubazir, itu tidak boleh dan harus difungsikan sesuai dengan rencana awal," tegas Suastika.
Menurut politisi PDI-P ini, dari sisi konsep, keberadaan Sentra IKM Bambu di Bangli sudah sangat tepat. Pasalnya Kabupaten Bangli dikenal dengan produk kerajinan bambu dan disamping itu Bangli dikenal sebagi sentral bambu.
Pihaknya berharap kedepanya tempat tersebut menjadi wadah bagi pelaku IKM, khususnya di bidang kerajinan bambu. Disamping itu gedung IKM Bambu tidak hanya jadi tempat pelatihan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat informasi dan pemasaran produk bambu Bangli.
”Perlu inovasi pemerintah memanfaatkan gedung tersebut dan itu yang paling urgent,” jelasnya.
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bangli I Dewa Gede Anom Putra Sanjaya sebelumnya mengatakan bahwa bangunan tersebut memang belum beroperasi rutin. Ia menyebut, sejak diresmikan, baru bisa mengadakan pelatihan untuk perajin bambu.
Selain itu, Dewa Anom menyebutkan bahwa keterbatasan SDM menjadi salah satu kendala utama mengoperasikan Sentra IKM Bambu. Pihaknya belum bisa menempatkan petugas tetap untuk membuka sentra setiap hari. Hal ini membuat aktivitas di lokasi tersebut menjadi sangat terbatas.
Fasilitas pendukung seperti etalase juga belum tersedia. Fungsi etalase untuk memajang hasil kerajinan bambu masih dalam proses penganggaran.
“Anggaran untuk sarpras penunjang baru dirancang dalam perubahan APBD 2025,” kata Dewa Anom.
