Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dikeluhkan Petani, Dinas DKP Turun Cek Lahan Subak Tampedeha

Bali Tribune / SUBAK - Pengecekan kondisi lahan yang kesulitan air di areal Subak Pecala, Kelurahan Bebalang, Bangli.

balitribune.co.id | BangliAdanya keluhan petani terkait kecilnya debit air, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli bersama instansi terkait (Kepolisian dan TNI) turun melakukan  pengecekan lahan pertanian di Subak Tampedeha, Kelurahan Bebalang. Diketahui, Subak Tampedeha terbagi beberapa tempek seperti Subak Pecala, Subak Uma Tai, Subak Uma Anyar. 

Kepala Dinas PKP Kabupaten Bangli, I Wayan Sarma mengatakan, dampak musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan turunnya debit air, sehingga ada beberapa lahan sawah yang mengalami kesulitan air. “Kami turun lakukan pemantauan ke lapangan bersama kelian subak serta Babinsa, Bhabinkamtibmas. Dari pengecekan, ternyata lahan persawahan yang terdampak tidak luas,” ujarnya.

Berkaitan dengan kesulitan air yang dialami petani di bagian hilir, krama subak yang dimotori Kelian Subak telah sepakat akan melakukan sistem pergiliran atau sistem sorong. Yang mana, wilayah subak yang diprioritaskan dan mana bisa ditunda penyaluran air. “Dengan pola sorong kami berharap tanaman padi yang ada di hilir bisa teraliri air,” kata Wayan Sarma. 

Lanjutnya, pihaknya juga akan menurunkan petugas Penyuluh Lapangan (PPL) serta dibantu petugas Babinkantibmas serta Babinsa, untuk melakukan pengawasan di lapangan. Diharapkan kesepakatan tersebut bisa berjalan sehingga petani di hilir bisa kebagian air. Wayan Sarma menambahkan, pihaknya juga turun tangan bersama tim untuk melakukan gotong royong pembersihan. 

Disinggung adanya kebocoran air, pihaknya mengatakan jika dengan kondisi bendungan dan saluran yang sudah tua, memang kemungkinan itu ada, namun bukan itu yang menyebabkan petani kesulitan air. Namun air semakin mengecil debitnya lantaran imbas musim kemarau berkepanjangan.

Beber Wayan Sarma, subak Pecala memilki luas lahan 19,82 hektar, Subak Uma Tai 23,53 hektar, Subak Siladan 5,35 hektar, Subak Uma Anyar 15,04 hektar dan Subak Talibeng 6,17 hektar. “Tidak benar lahan yang alami kekeringan capai puluhan hektar, lahan persawahan yang sebelumnya kesulitan air kini sudah teraliri,” ungkapnya.

wartawan
SAM
Category

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Tekankan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pariwisata Berkualitas

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2027, yang ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (30/3).

Baca Selengkapnya icon click

Edukasi #Cari_Aman, Astra Motor Bali Bekali Karyawan PT Taurus Gemilang Group Waspadai Bahaya Microsleep

balitribune.co.id | Denpasar  – Astra Motor Bali terus mengkampanyekan keselamatan berkendara melalui edukasi #Cari_Aman. Minggu (29/3/2026), kegiatan edukasi safety riding digelar di kantor PT Taurus Gemilang Group Denpasar dengan melibatkan 35 karyawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Belanja Pegawai Lampaui Ambang Batas, Pemkab Klungkung Pastikan Belum Ada Rencana Putus Kontrak PPPK

balitribune.co.id I Semarapura - Besaran belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tercatat mencapai 34,13 persen, melampaui ambang batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). 

Baca Selengkapnya icon click

Belasan Incinerator Masih Mangkrak, DLHK Badung Tunggu Izin Resmi

balitribune.co.id I Mangupura - Belasan mesin incinerator milik Pemerintah Kabupaten Badung hingga kini belum dapat dioperasikan meskipun telah ada instruksi lisan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung memilih menunggu kelengkapan izin resmi dan hasil uji emisi sebelum mengaktifkan fasilitas tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.