Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dilantik Jadi Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti Langsung Tancap Gas Tetapkan AKD

Bali Tribune / Pelantikan pimpinan definitif DPRD Badung pada sidang paripurna, Rabu (18/9).

balitribune.co.id | Mangupura - Pimpinan definitif DPRD Badung secara resmi telah dilantik dan diambil sumpahnya melalui sidang paripurna, Rabu (18/9).

I Gusti Anom Gumanti ditunjuk PDIP menjadi Ketua DPRD Badung. Kemudian tiga wakil ketua DPRD masing-masing dipercayakan kepada AAN Ketut Agus Nadi Putra dari Golkar, I Made Wijaya dari Gerindra dan I Made Sunarta dari Demokrat.

Rapat paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan definitif ini dihadiri langsung oleh Ketua PN Denpasar, dan dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Ketut Suiasa, seluruh anggota DPRD dan pejabat di lingkup Badung.

Selain acara pelantikan dan pengambilan sumpah, acara ini juga dirangkai dengan penyerahan palu DPRD dari Ketua Sementara Putu Parwata kepada Ketua DPRD definitf I Gusti Anom Gumanti.

Anom Gumanti yang ditemui sesuai pelantikan menyampaikan bahwa setelah dirinya resmi sebagai Ketua DPRD Badung maka yang menjadi prioritas utama adalah mengesahkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sesuai dengan ketentuan yang ada, anggota DPRD tidak boleh melakukan tugas-tugas yang diharapkan sebelum alat kelengkapan ini disahkan. AKD akan segera diproses untuk disahkan setelah rapat paripurna ini agar pekerjaan dapat berjalan lebih cepat.

“Jadi, AKD ini harus diprioritaskan terlebih dahulu. Karena kalau belum ditetapkan (AKD) anggota dewan belum bisa bekerja maksimal," ujarnya.

Selanjutnya yang menjadi perhatian dirinya adalah berkaitan dengan peran pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan hal-hal lainnya. 

"Mengenai Perda, saya belum menerima laporan dari Pemperda karena memang belum diresmikan. Kita akan lihat nanti berapa banyak pengajuan Perda dari Eksekutif," kata Anom Gumanti 

Namun, yang terpenting lanjut politisi asal Kuta ini, target harus ada Perda inisiatif DPRD yang dihasilkan tiap tahun.

"Target adalah minimal menghasilkan dua Perda inisiatif Dewan setiap tahunnya. Saya tidak ingin muluk-muluk, tetapi minimal dua Perda. Perda inisiatif Dewan adalah ukuran kinerja DPRD, berbeda dengan Perda yang diajukan oleh eksekutif, yang kadang bisa mencapai 18 atau lebih,” pungkasnya.

wartawan
ANA
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.