balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung memberikan apresiasi kepada Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta karena telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2023 dengan tepat waktu. Dewan Badung menyebut LJPJ Bupati Badung tahun 2023 sudah sesuai dengan yang disepakati antara DPRD dengan pemerintah. Sejumlah kebijakan dan program kegiatan juga dinilai sudah berjalan dengan baik.

Ditemui di Gedung Dewan seusai rapat paripurna DPRD Badung, Senin (25/3), Ketua DPRD Badung I Putu Parwata menyatakan bahwa sesuai ketentuan Undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi bupati selaku pemerintah di Kabupaten Badung untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah tahun 2023 tiga bulan setelah anggaran berakhir.

“Kami apresiasi karena bupati telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah tepat waktu. Sesuai ketentuan Undang-undang tiga bulan setelah anggaran berakhir pemerintah wajib menyampaikan LKPJ,” ujarnya.

Selain tepat waktu, kata Parwata, Bupati Giri Prasta juga dinilai telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kemudian apa yang disampaikan Bupati dalam LKPJ nya sudah sesuai dengan apa yang disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah. 
“Apa yang sudah disepakati antara DPRD dan pemerintah semuanya sudah dilaksanakan dengan baik di tahun 2023,” kata Parwata.

Lebih lanjut politisi PDIP asal Dalung ini membeberkan rancangan pendapatan dan belanja yang dirancang pada APBD tahun 2023 sudah terlaksanakan dengan baik. Termasuk belanja modal dan bantuan tak tertuga (BTT) yang dipasang pada APBD untuk membantu masyarakat terdampak bencana juga terserap dengan baik.

Secara rinci serapan APBD 2023 meliputi pendapatan ditarget Rp7,4 triliun terealisasi 7,2 triliun. 
Kemudian belanja yang ditarget Rp 8,5 triliun realisasi belanja pada APBD tahun 2023 adalah sebesar Rp7,2 triliun. Untuk penerimaan pembiayaan dirancang sebesar Rp 1,0 triliun dan realisasinya Rp1,0 triliun. 

“Rancangan pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja termasuk BTT untuk bencana sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Jadi, kami sangat berterimakasih,” tegas Parwata.

Dengan serapan anggaran PAD dan transfer sebesar Rp7,2 triliun itu, menurutnya sepenuhnya sudah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, baik untuk membantu  percepatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Badung.

“Kami menilai anggaran Rp7,2 triliun itu (APBD 2023) sudah diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.