Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dunia Multiple Maslahat Jokowi

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | Di suatu siang yang membosankan di masa-masa akhir masa jabatanya,  Presiden Jokowi sedang termenung di ruang kerjanya. Pikirannya melayang entah kemana. Tiba-tiba dia memanggil salah seorang staf khusus, seseorang yang sudah sejak lama tak pernah dipanggil dan diajaknya berdiskusi. Mereka lalu membicarakan situasi  politik terkini. Jokowi tampak tenang di tengah begitu banyak orang menghujatnya, tidak ada yang dikeluhkan, tidak juga soal kabinet Prabowo yang sepertinya akan luar biasa tambun.

Memang semuanya belum pasti, jumlah menteri masih belum pasti tapi konon akan ada beberapa puluh wakil menteri. Beberapa puluh!

Semua itu adalah konsekuensi “politik merangkul” Presiden Terpilih Prabowo. Semua kekuatan politik (formal) harus masuk gerbong tidak boleh ada yang tertinggal. Presiden Jokowi cuma sedikit membicarakan soal kemungkinan masuknya PDIP dalam koalisi Pemerintahan Prabowo - Gibran. Presiden sendiri agak enggan membahas soal itu.  

PDIP masuk koalisi pemerintahan Prabowo? Sesuatu  yang dinilai Pengamat politik M Qodari cuma memiliki kemungkinan 50% akan terjadi mengingat ‘musuh’ ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yaitu Jokowi dan SBY yang sebelumnya juga telah berada di barisan pendukung Pemerintahan Prabowo – Gibran.

Tidakkah keberadaan SBY dan Jokowi membuat PDIP memiliki hambatan psikologi untuk masuk ke dalam koalisi? Tapi mungkin saja tidak karena bukankah PDIP selalu mendengungkan tidak pernah ada masalah dengan Prabowo. Masalah mungkin akan muncul terkait Gibran, Wapres terpilih, putra Jokowi. Tetapi masalah itu pasti bisa dicarikan solusi. Bukankah sejauh ini semua soal bisa dibicarakan di Republik ini jika menyangkut soal bagi-bagi kuasa.

Masuknya PDIP dalam koalisi pemerintah barangkali hanya akan menyisakan pertanyaan filosofis, lalu apa gunanya pemilu jika semua akhirnya masuk ke dalam koalisi pemerintah? Tidakkah PDIP akan mengorbankan kemungkinan elektabilitasnya pada pilpres 2029 mendatang? Setidaknya atas nama etika kekuasaan?

Bagi saya hal itu tidak penting dibahas karena pada hakekatnya tujuan akhir partai politik, termasuk PDIP, adalah mendapatkan kekuasaan. Tidak dapat roti kekuasaan, remah-remah pun jadilah. Pertanyaannya sekarang, apakah setelah Jokowi lengser PDIP masih akan selalu menyerang keluarga Jokowi? Sampai kapan? Entahlah. Mungkin selamanya, selama hayat masih di kandung badan.

Hujatan terhadap Jokowi begitu massif, setidaknya di medsos. Kehadiran medsos membuat realitas terbagi menjadi relitas medsos dan realitas dunia nyata. Di dunia maya, maksud saya dunia medsos, serangan terhadap Presiden Jokowi begitu brutal. Perusak demokrasi, pencipta politik dinasti. Nama Jokowi tiba-tiba berubah jadi Mulyono dalam konotasi sehina-hinanya. Tapi di dunia nyata, dunia realitas,  approval rating Presiden Jokowi masih berada di angka 86 %. Terjadi kesenjangan yang amat luar biasa antara dunia nyata dan realitas medsos.

Mungkin karena di dunia medsos berlaku apa yang disebut oleh cendekiawan Islam, Ulil Abshar Abdala sebagai mono maslahat, maslahat tunggal yang hakekatkanya adalah kebenaran absolut.

Misalnya, satu-satunya kemaslahatan di dunia ini adalah demokrasi, di luar itu yang ada hanyalah kejahatan. Tetapi sesungguhnya di dunia nyata ada begitu banyak kemaslahatan. Demokrasi adalah kemaslahatan, kesejahteraan ekonomi juga adalah kemaslahatan. IKN adalah kemaslahatan. Ada begitu banyak kemaslahatan dalam hidup ini. Dengan kata lain, dalam realita nyata dunia ini yang berlaku adalah multi maslahat.

Di dunia mono maslahat Jokowi adalah pangeran kegelapan yang harus dihukum, sementara di dunia realitas yang multi maslahat, approval rating Jokowi berada ‘di langit ketujuh’ tembus 86%.  

Siang itu Presiden Jokowi sama sekali tak terlihat terusik dengan riuhnya hujatan di medsos. Mungkin karena dari awal dia sudah merelakan dirinya menjadi sasaran tembak agar Prabowo terbebas dari sorotan dan orang tak tertarik membicarakan betapa tambun dan kemungkinan kurang efisienya kabinet pemerintahan baru, Kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sepertinya Presiden Jokowi dalam posisi ‘harus’ menyiapkan jalur mulus transisi kekuasaan kepada Presiden Terpilih.

wartawan
IGM. Pujastana
Category

Komisi I Akan Kaji Kemungkinan Bentuk UPT Pemadam Kebakaran

balitribune.co.id | Tabanan – Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran atau UPT Damkar di beberapa kecamatan mengemuka lagi. Bahkan, Komisi I DPRD Tabanan berencana untuk mengkaji kemungkinan pembentukan UPT tersebut untuk efektivitas penanganan kebakaran. Meski bukan yang baru, wacana ini mengemuka lagi saat Komisi I DPRD Tabanan melakukan kunjungan kerja ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tabanan pada Selasa (18/3).

Baca Selengkapnya icon click

Begini Respon Komisi I DPRD Tabanan Soal Penundaan Pengangkatan PPPK

balitribune.co.id | Tabanan – Komisi I DPRD Tabanan turut merespon dinamika soal penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komisi yang membidangi urusan aparatur dan birokrasi ini bahkan berharap Pemerintah Pusat memberi celah bagi pemerintah daerah yang telah siap untuk melakukan pengangkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ambulans RS Tabanan Tabrak Pengendara Motor di Sanggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Tabrakan maut kembali terjadi di Jalan Gatot Subroto, Banjar Sanggulan, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri. Tepatnya di ujung timur Jalan Gatot Subroto yang berada pada simpang Rindam IX/Udayana.

Kali ini, kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara motor dengan ambulans Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tabanan pada Senin (17/3) sore.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Wawali Arya Wibawa Buka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penguatan Program Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Dalam upaya mewujudkan Denpasar sehat tanpa asap rokok, berbagai upaya terus dilakukan dengan menggencarkan sosialisasi bahaya rokok dan kepatuhan terhadap Kawasan Tanpa Rokok KTR oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wabup "Warning" Pimpinan OPD Badung, Kinerja Lamban Siap-siap Rotasi

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati dan Wakil Bupati Badung tengah menggeber berbagai program kemasyarakatan diawal pemerintahannya. Jajaran birokrasi di Kabupaten Badung pun "diwarning" agar mampu menerjemahkan, program kebijakan yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Badung. Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta bahkan menegaskan tak akan segan-segan melakukan rotasi, jika ada pimpinan OPD yang kinerjanya lamban.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Buntut Kisruh Parade Ogoh-ogoh, Komisi IV DPRD Badung Panggil Dinas Kebudayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Sebagai buntut dari kisruh Parade Ogoh-Ogoh yang digelar Pemkab Badung pada tanggal 15-16 Maret 2025, Komisi IV DPRD Badung memanggil Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Badung ke Gedung Dewan, pada Selasa (18/3). Dalam pemanggilan tersebut, Kadis Kebudayaan Badung I Gede Eka Sudarwitha mengakui kalau Parade Ogoh-ogoh yang kali perdana digelar di Puspem Badung itu banyak kekurangan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.