Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dunia Multiple Maslahat Jokowi

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | Di suatu siang yang membosankan di masa-masa akhir masa jabatanya,  Presiden Jokowi sedang termenung di ruang kerjanya. Pikirannya melayang entah kemana. Tiba-tiba dia memanggil salah seorang staf khusus, seseorang yang sudah sejak lama tak pernah dipanggil dan diajaknya berdiskusi. Mereka lalu membicarakan situasi  politik terkini. Jokowi tampak tenang di tengah begitu banyak orang menghujatnya, tidak ada yang dikeluhkan, tidak juga soal kabinet Prabowo yang sepertinya akan luar biasa tambun.

Memang semuanya belum pasti, jumlah menteri masih belum pasti tapi konon akan ada beberapa puluh wakil menteri. Beberapa puluh!

Semua itu adalah konsekuensi “politik merangkul” Presiden Terpilih Prabowo. Semua kekuatan politik (formal) harus masuk gerbong tidak boleh ada yang tertinggal. Presiden Jokowi cuma sedikit membicarakan soal kemungkinan masuknya PDIP dalam koalisi Pemerintahan Prabowo - Gibran. Presiden sendiri agak enggan membahas soal itu.  

PDIP masuk koalisi pemerintahan Prabowo? Sesuatu  yang dinilai Pengamat politik M Qodari cuma memiliki kemungkinan 50% akan terjadi mengingat ‘musuh’ ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yaitu Jokowi dan SBY yang sebelumnya juga telah berada di barisan pendukung Pemerintahan Prabowo – Gibran.

Tidakkah keberadaan SBY dan Jokowi membuat PDIP memiliki hambatan psikologi untuk masuk ke dalam koalisi? Tapi mungkin saja tidak karena bukankah PDIP selalu mendengungkan tidak pernah ada masalah dengan Prabowo. Masalah mungkin akan muncul terkait Gibran, Wapres terpilih, putra Jokowi. Tetapi masalah itu pasti bisa dicarikan solusi. Bukankah sejauh ini semua soal bisa dibicarakan di Republik ini jika menyangkut soal bagi-bagi kuasa.

Masuknya PDIP dalam koalisi pemerintah barangkali hanya akan menyisakan pertanyaan filosofis, lalu apa gunanya pemilu jika semua akhirnya masuk ke dalam koalisi pemerintah? Tidakkah PDIP akan mengorbankan kemungkinan elektabilitasnya pada pilpres 2029 mendatang? Setidaknya atas nama etika kekuasaan?

Bagi saya hal itu tidak penting dibahas karena pada hakekatnya tujuan akhir partai politik, termasuk PDIP, adalah mendapatkan kekuasaan. Tidak dapat roti kekuasaan, remah-remah pun jadilah. Pertanyaannya sekarang, apakah setelah Jokowi lengser PDIP masih akan selalu menyerang keluarga Jokowi? Sampai kapan? Entahlah. Mungkin selamanya, selama hayat masih di kandung badan.

Hujatan terhadap Jokowi begitu massif, setidaknya di medsos. Kehadiran medsos membuat realitas terbagi menjadi relitas medsos dan realitas dunia nyata. Di dunia maya, maksud saya dunia medsos, serangan terhadap Presiden Jokowi begitu brutal. Perusak demokrasi, pencipta politik dinasti. Nama Jokowi tiba-tiba berubah jadi Mulyono dalam konotasi sehina-hinanya. Tapi di dunia nyata, dunia realitas,  approval rating Presiden Jokowi masih berada di angka 86 %. Terjadi kesenjangan yang amat luar biasa antara dunia nyata dan realitas medsos.

Mungkin karena di dunia medsos berlaku apa yang disebut oleh cendekiawan Islam, Ulil Abshar Abdala sebagai mono maslahat, maslahat tunggal yang hakekatkanya adalah kebenaran absolut.

Misalnya, satu-satunya kemaslahatan di dunia ini adalah demokrasi, di luar itu yang ada hanyalah kejahatan. Tetapi sesungguhnya di dunia nyata ada begitu banyak kemaslahatan. Demokrasi adalah kemaslahatan, kesejahteraan ekonomi juga adalah kemaslahatan. IKN adalah kemaslahatan. Ada begitu banyak kemaslahatan dalam hidup ini. Dengan kata lain, dalam realita nyata dunia ini yang berlaku adalah multi maslahat.

Di dunia mono maslahat Jokowi adalah pangeran kegelapan yang harus dihukum, sementara di dunia realitas yang multi maslahat, approval rating Jokowi berada ‘di langit ketujuh’ tembus 86%.  

Siang itu Presiden Jokowi sama sekali tak terlihat terusik dengan riuhnya hujatan di medsos. Mungkin karena dari awal dia sudah merelakan dirinya menjadi sasaran tembak agar Prabowo terbebas dari sorotan dan orang tak tertarik membicarakan betapa tambun dan kemungkinan kurang efisienya kabinet pemerintahan baru, Kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sepertinya Presiden Jokowi dalam posisi ‘harus’ menyiapkan jalur mulus transisi kekuasaan kepada Presiden Terpilih.

wartawan
IGM. Pujastana
Category

Kebakaran Rumah, Lansia Tewas dalam Kamar Terkunci

balitribune.co.id | Negara - Sebuah tragedi kebakaran terjadi di Lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo pada Rabu (13/8/2025) malam. Sebuah rumah permanen berukuran 3x3 meter ludes dilalap si jago merah. Tragisnya, pemilik rumah, seorang lansia bernama I Made Sami (75), ditemukan tewas di dalam kamar yang terkunci dari dalam.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Pimpinan dan Anggota DPRD Badung Hadiri Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-67

balitribune.co.id | Mangupura - iPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung mendampingi Bupati Adi Arnawa dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menghadiri acara Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali yang ke-67 di Lapangan Manguparaja Mandala Puspem Badung, Kamis (14/8). Tema peringatan tahun ini adalah "Amukti Bali Hita, Mewujudkan Harmoni Bali Dwipa".

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Gerindra DPRD Badung Beri Sejumlah Catatan Ranperda Perubahan APBD 2025 dan KUA/PPAS APBD Induk 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA‑PPAS) APBD Induk Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Rabu (13/8).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi Golkar DPRD Badung Setujui Perubahan APBD 2025 dan Rancangan KUA/PPAS 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung menyetujui dan menerima Perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi-fraksi, Rabu (13/8) di ruang sidang Utama Gosana, DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP DPRD Badung Minta Pemerintah Serius Tangani Masalah Sampah

balitribune.co.id | Mangupura - Permasalahan sampah menjadi perhatian serius Fraksi PDIP DPRD Badung. Fraksi tergemuk di parlemen Badung ini menyebut persoalan sampah telah bertahun-tahun terjadi tanpa ada jalan keluarnya. 

Untuk itu, Fraksi PDIP memberikan beberapa saran lewat pemandangan umumnya (PU) yang dibacakan anggota fraksi I Wayan Sugita Putra pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu 13 Agustus 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Bangli Dukung Alih Fungsi Lahan Eks Kantor Disparbud

balitribune.co.id | Bangli - Kalangan DPRD Bangli mendukung rencana pemerintah melakukan alih fungsi lahan bekas kantor Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk dijadikan areal parkir alun-alun Bangli. Selain menghilangkan kesan kumuh pemanfaatan lahan bekas kantor Disparbud untuk areal parkir akan mampu mendongkrak pendapatan daerah. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.