Balitribune.co.id | Mangupura - Rencana Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengembalikan besaran gaji pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, mendapat apresiasi dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Gusti Anom Gumanti menegaskan kemampuan keuangan daerah seiring dengan peningkatan pendapatan sangat memungkinkan pemerintah mengambil kebijakan tersebut. Ditambahkannya, kalau dulu ada pandemi yang menyebabkan pendapatan daerah menurun, pemerintah terpaksa melakukan rasionalisasi anggaran salah satunya pemotongan gaji hingga 30 persen.
“Sekarang pendapatan sudah mulai membaik jadi sudah sangat tepat kebijakan Bapak Bupati mengembalikan besaran gaji pegawai termasuk tenaga kontrak, serta TPP ASN seperti semula atau 100 persen. Kami fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung,” tegas Anom Gumanti yang dikonfirmasi, Minggu (25/9).
Politisi asal Kuta ini juga sangat sepakat kebijakan ini sebagai salah satu langkah menekan inflasi akibat kebaikan BBM.
Dengan pengembalian gaji dan TPP menurutnya akan meningkatkan daya beli pegawai ASN maupun non ASN yang jumlah totalnya lebih dari 20 ribu.
“Daya beli meningkat tentu inflasi dapat ditekan,” ujarnya.
Pengembalian besaran gaji dan TPP yang rencana dimulai Oktober 2022 ini lanjut Anom Gumanti senafas dengan kebijakan yang diambil pemerintah pusat dengan memberikan BLT dan BSU kepada pekerja, sebagai akibat dari kenaikan harga BBM.
Senada dengan Anom Gumanti, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi I I Made Ponda Wirawan menyatakan mulai pulihnya pendapatan daerah menjadi moment bagi pemerintah menjalankan program-program yang sebelumnya sempat tertunda atau dirasionalisasi akibat pandemi. Salah satunya pengembalian persentase gaji dan TPP ASN.
Ponda mengingatkan dengan adanya kebijakan ini, kinerja pegawai sebagai pelayanan masyarakat harus lebih ditingkatkan. “Kinerja pegawai yang selama ini sudah baik, lebih ditingkatkan kembali,” ujarnya.
“Berbelanjalah pada UMKM dan warung milik masyarakat, serta membeli hasil produksi petani. Hal ini sesuai dengan kebijakan Presiden untuk membeli dan menggunakan produk lokal,” pungkasnya.
