Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fraksi PDIP DPRD Bali Dukung Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Bali Tribune / Ni Kadek Darmini

 

balitribune.co.id | DenpasarFraksi PDIP DPRD Bali menyampaikan dalam rapat Paripurna ke- 24 Periode II menyampaikan mendukung langkah kebijakan strategis yang dilakukan Gubernur dalam usaha untuk mengatur penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (1)   Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.

Inisiatif Penyusunan Raperda Provinsi tersebut, adalah dalam rangka membuat Peraturan Daerah yang ternyata dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia, berdasarkan Sumber dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian bahwa Provinsi Bali belum memiliki Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

"Penyusunan Raperda ini sejalan dengan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru," Sebut Fraksi PDIP Bali, yang dibacakan oleh Ni Kadek Darmini.

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan dengan Misi Pembangunan Bali yakni pada Misi I (Pertama) disebutkan; Memastikan terpenuhinya Pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.  

Terkait tujuan penyelenggaraan cadangan pangan daerah diharapkan bahwa Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Bali, yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu (karena kondisi darurat, krisis dan bencana alam).

Lanjutnya, pemerintah dapat melakukan stabilitas harga ekonomi sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Untuk itu perlu diatur secara jelas dalam Raperda ini.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dilakukan melalui pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan agar nantinya dapat bermanfaat terhadap kesejahteraan petani daerah, serta mendukung kegiatan kerjasama kepada BUMD, BUMDES, BUPDA, Lembaga Usaha Masyarakat, dan/atau Koperasi secara optimal.

"Kami sangat mengapresiasi, mendukung, dan menyetujui penyusunan Raperda ini, dengan beberapa masukan untuk menyempurnakan Raperda Provinsi Bali tersebut. Setelah Kami mengikuti Rapat Pembahasan Draft Raperda yang dilakukan Koordinator Pansus beserta Anggota dengan OPD, penting diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Pemrakarsa (Pihak Eksekutif) terhadap Penyempurnaan Draff Raperda dengan beberapa masukan.

Masukan dimaksud, sebagai berikut: Nomenklatur Raperda Provinsi Bali Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pemerintah Provinsi,dapat disederhanakan menjadi Raperda Provinsi Bali Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Karena menghapus Frase: Tata Cara dan Pemerintah Provinsi secara konsep tidak mengurangi makna amanat ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.
Mengenai konsideran; Batang Tubuh X Bab, 25 Pasal; dan Penjelasan, pada rapat sebelumnya dengan pemrakarsa (Pihak Eksekutif) sudah dicermati, tapi masih perlu pembahasan lebih lanjut antara Pansus dengan Pemrakarsa untuk penyempurnaannya.

Sehubungan dengan cadangan pangan setidaknya ada proses peningkatan tata kelola pertanian dari hulu ke hilir dari suatu usaha tani yang dibudidayakan. Sebagai contoh adalah   pengelolaan komoditi padi yang diproses menjadi beras.

Pemerintah melalui kewenangannya harus mengeluarkan regulasi terutama terhadap kondisi pasca panen yang dapat di beli oleh pemerintah dengan harga yg sudah di sepakati dan diperhitungkan sebelumnya.

Dalam Raperda perlu dicantumkan aturan tentang pasca panen ketika terjadi ketidak stabilan harga pangan pokok. Dan Pemerintah perlu memikirkan alternatif cadangan pangan pokok selain beras, dan/atau pendamping beras.

"Kami sepakat dalam Raperda ini diatur dari tingkatan desa, kecamatan, kabupaten/kota sehingga Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi tidak tergantung dari Cadangan Pemerintah Pusat," tutupnya. 

wartawan
JRO
Category

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.