Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gedung Mal Pelayanan Publik Tabanan Mulai Beroperasi

Bali Tribune / Suasana pelayanan publik di hari pertama beroperasinya gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Tabanan.

balitribune.co.id | Tabanan - Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tabanan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor 21, Banjar Sanggulan, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri mulai beroperasi pada hari ini, Senin (18/11). Tempat pelayanan publik yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tabanan tersebut bahkan telah memberikan layanan kepada masyarakat meski masih dalam masa transisi.

“Sekarang kami sudah aktif berkantor di tempat yang baru. Untuk pelayanan (ke masyarakat) juga sudah ready (siap) di tempat yang baru,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Tabanan I Gusti Ngurah Supanji.

Menurutnya, sebelum beroperasi pihaknya sudah melaksanakan upacara melaspas yang berlangsung pada saat hari purnama, Sabtu (16/11). “Kemarin kami sudah boyongan dan hari ini kami sudah aktif berkantor di tempat yang baru,” tegasnya.

Rencananya, gedung MPP yang baru ini akan diresmikan pada 29 November 2024 mendatang atau bersamaan dengan puncak perayaan HUT Kota Tabanan Ke-531. Sembari menunggu peresmian, pihaknya masih melakukan penyempurnaan jaringan telekomunikasi untuk menunjang kegiatan pelayanan.

“Jaringan masih belum stabil. Sedang proses. Artinya, masih transisi karena belum diluncurkan juga,” jelas Supanji yang juga Inspektur Kabupaten Tabanan tersebut.

Menurutnya, jaringan telekomunikasi merupakan infrastruktur yang paling vital karena menjadi kebutuhan utama untuk pelaksanaan layanan publik yang berbasis digital. “Kami sudah uji coba jaringannya. Tapi belum kuat. Masih (disempurnakan) oleh Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informasi),” imbuhnya.

Untuk operasional MPP ke depannya, sambung Supanji, pihaknya telah mengundang 17 instansi untuk bergabung membuka tempat pelayanan. “Nanti akan ditindaklanjuti dengan PKS (perjanjian kerja sama). Masih dalam proses,” kata Supanji.

Adapun 17 instansi itu antara lain Kepolisian Resor (Polres), Kejaksaan Negeri (Kejari), Kementerian Agama (Kemenag), Kantor Pertanahan Tabanan, BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tabanan.

Berikutnya BPD Bali Cabang Tabanan, PT POS Indonesia Cabang Tabanan, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Lingkungan Hidup (LH).

Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM Naker), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Perumda Tirta Amertha Buana (TAB), dan Perumda Dharma Santika.

wartawan
JIN
Category

Kuasa Hukum Prajuru Pura Tangkas Koriagung Tunggu Itikad Baik Bendesa Adat Tangkas

balitribune.co.i | Semarapura - Polemik sanksi yang dijatuhkan Desa Adat Tangkas pada prajuru Pura Tangkas Koriagung, Diduga Penuhi Unsur Tindak Pemaksaan dengan menjatuhkan sanksi kesepekang. Di hadapan media, Kuasa Hukum Wayan Sumardika CS menyatakan siap tempuh jalur hukum terkait  pemberian sanksi adat terhadap lima prajuru Pura Pusat Kawitan Tangkas Kori Agung memasuki babak baru. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Zurich Entrepreneurship Program Bekali Keterampilan Wirausaha Masa Depan bagi 6 Ribuan Pelajar

balitribune.co.id | Jakarta - Di tengah meningkatnya kebutuhan akan keterampilan kewirausahaan hingga pemanfaatan teknologi digital, Zurich Indonesia, Z Zurich Foundation, dan Prestasi Junior Indonesia memperkuat dampak Zurich Entrepreneurship Program (ZEP) dengan membekali 6.125 siswa SMA dan SMK di sepuluh kota pada tahun ajaran 2026–2027.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Tangani Inflasi, Pemkot Depasar Fokus Stabilkan Harga Pangan

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Teknis Penanganan Inflasi Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (22/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.