Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gelombang Tinggi dan Angin Kencang, Nelayan di Karangasem Cuti Melaut

nelayan
Bali Tribune / PARKIR - Nampak jukung nelayan di pesisir Ujung Karangasem terparkir di bibir pantai menyusul cuaca buruk yang melanda perairan Karangasem

balitribune.co.id | Amlapura - Sebagian besar nelayan di sejumlah pesisir di Kabupaten Karangasem memilih untuk tidak melaut sementara waktu, menyusul semakin memburuknya kondisi cuaca di tengah perairan Karangasem sejak dua hari terakhir ini.

Sejumlah nelayan di Pesisir Ujung Karangasem kepada Bali Tribune, Selasa (29/7) menyebutkan jika ketinggian gelombang di tengah perairan Karangasem hingga Selat Lombok berkisar antara 1,5 hingga 3 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 15 hinga 20 knot.

Tidak hanya gelombang tinggi, di wilayah pesisir Karangasem juga terjadi terjangan ombak tinggi yang cukup membahayakan dan bisa membuat perahu jukung nelayan terbalik baik saat berangkat melaut maupun saat sandar di pesisir pantai.

“Sejak dua hari ini sudah mulai ngamuk gelombangnya di tengah perairan sampai ke Selat Lombok. Ketinggian gelombang di tengah itu sampai 3 meter, selain itu anginnya juga cukup kencang jadi sangat berisiko kalau kita memaksa berangkat melaut,” ungkap Abdul hakim, salah satu nelayan di Pesisir Ujung Karangasem.

Sementara itu, Kantor BMKG Wilayah III Denpasar juga telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi terjadinya gelombang tinggi di tengah perairan Selat Lombok bagian Utara yakni berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, dan di Selat Lombok bagian Selatan antara 1 hingga 4 meter.

Para nelayan di pesisir Karangasem memperkirakan gelombang tinggi dan angin kencang di tengah perairan Karangasem hingga Selat Lombok ini biasanya akan terjadi tiga hingga empat hari ke depan. Sementara untuk mengisi waktu selama menunggu hingga cuaca membaik, para nelayan memilih memperbaiki perahu dan peralatan menangkap ikan mereka.

“Biasanya cuaca buruk seperti ini akan terjadi sampai sepekan lah kira-kira. Kalau cuaca begini ndak ada nelayan yang berani berangkat melaut, kalau pun ada, tidak berani sampai ke tengah (Selat Lombok,red),” lontarnya.

wartawan
AGS
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.