BALI TRIBUNE - Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, mengatakan, pelaksanaan Pilkada adalah bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai wujud penegakan konstitusi, kedaulatan rakyat dan pembangunan demokrasi. Mampu menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas, artinya mampu mewadahi keberagaman aspirasi dan melahirkan pemimpin Bali yang berkualitas.

Pastika menegaskan hal tersebut pada acara Deklarasi Kesepakatan Damai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang diprakarsai oleh Polda Bali, di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Selasa (13/2).

 “Saya menyambut baik kegiatan ini dan memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolda Bali, yang telah memprakarsai. Kegiatan ini adalah salah satu wujud komitmen kita, komitmen semua pemangku kepentingan dalam Pilkada di Bali, untuk menciptakan Pilkada yang tertib, lancar, damai, bermartabat dan berbudaya,” ucapnya.

 “Tentu, deklarasi ini tidak berhenti sampai di sini. Tekad dan tanggung jawab semua pihak dalam mengimplementasikan deklarasi ini, jauh lebih penting dalam mewujudkan Pilkada yang damai,” imbuh Pastika. Ia menambahkan, kesuksesan Pemilu adalah parameter kehidupan demokrasi dan kedewasaan berpolitik yang terbangun dalam masyarakat Bali, yang selanjutnya menjadi cermin masyarakat nasional dan dunia melihat Bali.

Menjadi tantangan bagi semua pihak untuk menjaga citra Bali sebagai daerah yang aman dan damai, serta menuntut komitmen tanggung jawab kerja keras serta kewaspadaan semua pihak. “Kita patut berbangga, tahapan awal Pilkada Gubernur dan Bupati di dua kabupaten di Bali (Gianyar dan Klungkung, red) sedang berlangsung dengan tertib dan lancar,” ucapnya.

Hanya saja, Pastika meminta semua pihak agar tak lengah. Apalagi potensi konflik, akan sangat tinggi. “Kita tidak boleh lengah. Pelaksanaan Pilkada menyimpan potensi konflik yang sangat tinggi. Pemilu yang melibatkan banyak pihak dan seluruh unsur masyarakat, berpeluang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memperkeruh situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan,” tegas Pastika.

Dikatakan, pemerintah Provinsi Bali mengharapkan KPU dan Bawaslu Provinsi Bali untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kesuksesan Pilkada, diakuinya, tergantung pada peran yang dimainkan oleh KPU dan Bawaslu, walaupun berbeda tugas pokok dan fungsinya.

“Saya harapkan, keduanya (KPU dan Bawaslu, red) bersinergi terutama dalam membangun partisipasi dan pengawasan masyarakat. Demikian pula TNI dan Polri, memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pilkada yang bermuara pada tercapai dan tidaknya Kedamaian,” pinta Pastika.

Konsistensi penerapan aturan yang berlaku, menurut dia, adalah salah satu syarat penting suksesnya penyelenggaraan. Sebaliknya, inkonsistensi akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat yang akan menyebabkan instabilitas sosial, mencederai demokrasi dan bahkan akan memunculkan kekacauan atau konflik. “Tentu kita semua tidak menginginkan hal tersebut terjadi di Bali,” tandas mantan Kapolda Bali ini.

Pada kesempatan tersebut, Pastika juga menghimbau kepada seluruh pemimpin partai politik, organisasi kemasyarakatan, pemuka agama, pemuka masyarakat, generasi muda, unsur TNI Polri dan seluruh elemen masyarakat, untuk senantiasa menjaga iklim sosial yang kondusif selama tahapan Pilkada berjalan dan sampai berakhir nanti.

 “Mari kita berperan aktif menyukseskan Pilkada serentak tahun 2018 ini sesuai tugas fungsi dan swadharma masing-masing. Dan, mari kita buktikan bahwa masyarakat Bali adalah masyarakat yang berbudaya dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik,” pungkas Pastika.