BALI TRIBUNE - Gubernur Bali Made Mangku Pastika, membantah sinyalemen dirinya mendiskreditkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Bali 2018. Ia hanya menegaskan kapasitasnya sebagai gubernur Bali, tanpa bermaksud memihak pasangan calon tertentu. Hal tersebut ditegaskan Pastika, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (21/5), menjawab pertanyaan wartawan terkait laporan yang dilayangkan tim hukum salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali ke Bawaslu Provinsi Bali. Pastika dilaporkan terkait pernyataannya seputar bantuan sebesar Rp 500 juta per tahun untuk masing-masing Desa Pakraman, yang menjadi program salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Dalam statemennya, Pastika menyebut program tersebut tidak realistis, dengan mencermati postur APBD Provinsi Bali. "Kalau ada yang ketakutan (terkait pernyataan saya), saya minta maaf," tegas Pastika, soal laporan ke Bawaslu Provinsi Bali ini. Hanya saja, imbuhnya, merupakan kewajiban dirinya sebagai gubernur Bali untuk menjelaskan kepada rakyat apabila ada hitung - hitungan yang tidak pas. "Karena ada pertanyaan masyarakat, dalam hal ini melalui wartawan, maka saya jelaskan persentase alokasi anggaran kita," tegasnya. Dikatakan, dirinya juga merasa perlu menjawab pertanyaan tersebut, karena dengan munculnya program bantuan Rp 500 juta per tahun untuk masing-masing Desa Pakraman, maka ada konotasi bahwa dirinya tidak bisa memberikan anggaran besar untuk Desa Pakraman selama 10 tahun terakhir. "Kan ada konotasi, kenapa saya tidak bisa? Kenapa hanya Rp 225 juta per tahun untuk masing-masing Desa Pakraman? Bukan saya tidak paham peran dan fungsi Desa Pakraman. Tetapi seiring naiknya pendapatan kita, kita juga naikkan bantuan untuk Desa Pakraman dari awalnya Rp 55 juta," ujar Pastika. Ia pun memastikan, bahwa tidak ada maksud dirinya mendiskreditkan salah satu pasangan calon. Sebaliknya, ia hanya ingin memberikan pendidikan kepada rakyat Bali. "Apa salah, saya memberikan pendidikan politik kepada rakyat saya? Kalau saya tidak beritahu, malah saya yang salah. Jadi, saya tidak bermaksud sudutkan satu pasangan calon. Siapapun calon yang programnya salah, saya omong. Kan kampanye itu bersifat edukatif, mendidik rakyat. Jadi, jangan anggap saya ini tidak netral," tegasnya. Menurut dia, apabila APBD Provinsi Bali naik menjadi Rp 10 triliun, maka alokasi dana untuk Desa Pakraman menjadi Rp 500 juta per tahun itu, mungkin bisa diwujudkan. Tetapi kenyataannya, sekarang ini APBD Provinsi Bali baru sebesar Rp 6,5 triliun. "Kalau APBD kita Rp 10 triliun, mungkin bisa. Belum tentu juga bisa. Karena ada 1493 Desa Pakraman, bisa ke depan jumlahnya 1500 Desa Pakraman. Belum Subak 3.400 lebih. Kalau bantuan Desa Pakraman naik, Subak pasti minta naik," urai Pastika. Ia menambahkan, saat ini sikapnya tegas, yakni netral di Pilgub Bali 2018. "Saya netral. Siapa saja jadi gubernur, wellcome. Semua juga baik sama saya. Semua putra terbaik Bali. Tapi tolong bikin rencana program, jangan aneh - aneh. Kan seolah-olah saya ga bisa sekarang. Padahal saya sudah berusaha maksimal, dengan kondisi anggaran yang ada," pungkasnya.
