balitribune.co.id | Denpasar - Dalam rangka mengkoordinasikan langkah-langkah pengendalian inflasi di tingkat Provinsi Bali menjelang hari Natal dan Tahun Baru serta menghadapi tahun 2023, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali, Jumat (16/12) di Ruang Rapat Gedung Gajah Rumah Jabatan Gubernur Bali.
HLM TPID dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, serta dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Bali, BPS, Bulog serta OPD terkait.
Dalam kesempatan ini Gubernur Koster menjelaskan, sesuai dengan arahan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pengendalian Inflasi Balinusra, pemerintah daerah di Bali harus melaksanakan 6 upaya pengendalian inflasi, yaitu (1) operasi pasar, (2) sidak ke pasar dan distributor, (3) kerja sama dengan daerah penghasil, (4) gerakan menanam, (5) menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), dan (6) subsidi transportasi dari APBD.
Lebih lanjut, Gubernur Koster menyampaikan isu strategis yang perlu diwaspadai, yakni penurunan pasokan beras dan produksi hortikultura (bawang merah, cabai, tomat), peningkatan wisatawan menjelang libur akhir tahun, kenaikan harga BBM non subsidi, serta tingginya permintaan canang sari pada bulan Desember 2022 menjelang Hari Raya Kuningan dan Galungan.
Gubernur Koster menyampaikan bahwa permasalahan inflasi volatile food dapat terkendali sepanjang suplai bahan pangan tersedia dan mata rantai distribusi dapat dipersingkat.
“Karenanya diperlukan peran Perumda sebagai offtaker untuk memotong biaya distribusi sejak dari petani/pemasok hingga ke konsumen,” ucap Gubernur Koster.
Dalam hal ini Gubernur Koster juga menyampaikan rencananya untuk memperkuat peran Perumda Provinsi sebagai offtaker pengadaan pangan di level provinsi. Ia juga menekankan kembali perlunya kerja sama antar pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka pengendalian inflasi, tetapi juga untuk mendorong pemanfaatan produk pangan lokal dalam rantai pasok provinsi Bali seperti beras Tabanan.
Gubernur Koster secara langsung juga menyampaikan apresiasi kepada anggota TPID se-Provinsi Bali yang telah berupaya dan bekerja keras menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing.
Sementara itu, guna meningkatkan produksi beras Tabanan, Pemerintah Provinsi telah menyiapkan program untuk meningkatkan kapasitas penggilingan gabah di Tabanan. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Bali juga siap mendukung realisasi BTT dari kota/kabupaten untuk pengendalian inflasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan bahwa provinsi Bali menduduki urutan inflasi tertinggi ke-6 (6,62, yoy), urutan ke-9 (0,28%, mtm), urutan ke-11 (5,69%, ytd).
“Di samping komoditas hortikultura yang perlu diwaspadai juga adalah harga canang sari,” ungkapnya.
Untuk pengendalian inflasi ke depan Bank Indonesia memberikan rekomendasi jangka pendek yakni (1) Memperkuat fungsi perumda pangan sebagai offtaker diantaranya dengan mendorong pembiayaan dengan BPD, (2) Mengoptimalkan SiGapura sebagai pusat informasi pergerakan harga (dan memperkuat akurasi data neraca pangan, diantaranya dengan menambahkan data arus keluar masuk komoditas dari dan ke Bali, (3) Melanjutkan gerakan menanam cabai / bawang, (4) Komunikasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat (contoh: penggunaan televisi/running text di pasar), (5) Percepatan implementasi perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, (6) Optimalisasi penggunaan lahan tidur milik pemerintah daerah, utamanya untuk hortikultura.
Trisno juga menyampaikan rekomendasi jangka menengah/panjang, yaitu (1) Memperkuat branding dan meningkatkan penggunaan produk pangan lokal Bali, (2) Pembentukan BUMD Pangan bagi kabupaten yang belum memiliki sebagai operator pelaksana KAD secara profesional, (3) Pembagian (spesialisasi) fungsi offtaker BUMD berdasarkan komoditas unggulan di Bali, (4) Pembentukan Pasar Induk di Bali, (5) Peningkatan suplai dan produktivitas lahan melalui digital farming di sisi hulu untuk bahan pangan, (6) Hilirisasi komoditas hortikultura daam rangka menjaga stabilitas harga dan menjaga nilai tukar petani, (7) Pengadaan dan optimalisasi CAS.
