Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Guillotine Mulyono

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | Bulan ini kita memasuki hari-hari akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang secara sarkastis dengan intonasi nada menghina disebut sebagai Mulyono oleh lawan-lawan politiknya dan orang-orang yang tiba-tiba membencinya.

Mulyono sendiri adalah nama lahir Jokowi yang lalu diganti orang tuanya menjadi Joko Widodo karena sakit-sakitan.

Karena dianggap begitu perkasa dan persisten dalam ‘merusak demokrasi’, seorang budayawan lalu mengusulkan agar diakukan ‘wirid masal’ dengan menyebut nama Jokowi dengan Mulyono agar ‘kesaktian’ politiknya melemah dalam merusak demokrasi.

Bukankah Mulyono nama yang lemah dan sakit-sakitan?

Mungkin ‘wirid’ nama Muyono seperti itu akan  berdampak mungkin tidak. Tetapi yang jelas langkah yang diusulkan budawan itu adalah tindakan sia-sia yang absurd dalam membuat masa akhir Kepresidenan Jokowi porak-poranda alias crash landing.

Menyebut Jokowi sebagai Mulyono merupakan wujud kekesalan, kenapa Jokowi tidak melakukan seperti yang saya bayangkan? Tidak mengambil kangkah yang saya bayangkan, apapun langkah itu, saat menjadi presiden? Tidak melarang anaknya Gibran maju menjadi wakil presiden pada pilpres yang lalu? Kenapa Jokowi membiarkan anaknya Kaesang menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia tanpa proses politik apapun? Kenapa Jokowi harus melukis dinasti dalam kanvas politik diakhir masa jabatannya dimana anak dan mantunya menapak tangga kekuasaan?

Saya tidak tahu jawabnya. Saya juga tidak tahu apakah Presiden Jokowi benar-benar melakukan perusakan terhadap demokrasi? Haruskah saya juga membenci Jokowi? Saya tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Mungkin saya naif menganggap Presiden Jokowi berjasa bagi saya karena memulai sesuatu yang dulu tidak terbayangkan, BPJS Kesehatan dan BPJS-BPJS lainnya, sesuatu yang sangat membantu saya yang memiliki riwayat keluarga gagal ginjal. Saya naif karena bukankah negara memang bertugas untuk itu, mengurus warganya? Ada atau tidaknya Presiden Jokowi? Taken for granted.

Saat merenungkan semua masalah ini di suatu sore yang panas, saat seorang teman memberi informasi bahwa Presiden Jokowi akan langsung pulang ke Solo usai serah terima jabatan 20 Oktober nanti. ‘Kabarnya Beliau telah memesan tiket Garuda untuk penerbangan  pulang ke Solo. Saya Tidak tahu cara teman saya itu mendapat info “kelas tinggi’ seperti itu. Saya hanya  bisa lega karena Muyono benar-benar pulang ke Solo, bukan gimmick. Dia tidak akan cawe-cawe pada pemerintahan Presiden Prabowo. 

Para penyusun skenario Jokowi akan cawe-cawe pada pemerintahan baru untuk kemudian terjerembab secara memalukan tidak akan terjadi. Dan mahasiswa mungkin masih akan demo memproklamirkan Jokowi presiden gagal. Lagian apa peduli mahsiswa dengan tingkat approval rating Jokowi yang masih 80 % ? Jokowi harus tetap di demo sembari diiringi teriakan ‘gantung dan hukum mati’ Jokowi. Seseorang bahkan menceritakan secara dramatis kasus Guillotine Perancis tahun1792 saat Raja Louis XVI dan istrinya, Marie Antoinette dipenggal oleh rakyatnya sendiri.

Layarpun ditutup diiringi kata-kata lirih Mulyono ‘Saya akan pulang ke Solo’

wartawan
IGM. Pujastana
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.