Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Harja : Soal PAS-MULIA Kehendak Masyarakat Tak Bisa Dibendung

Bali Tribune / Ketua DPC Partai Getindra Buleleng Gede Harja Astawa

balitribune.co.id | SingarajaMemanasnya suhu politik di internal DPC PDI Perjuangan setelah dikabarkan Ketua DPC PDI Perjuangan Buleleng Putu Agus Suradnyana akan maju pada Pilgub Bali 2024 mendatang berpasangan dengan Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Mulyawan Arya (De Gadjah) memantik komentar beragam.

Ketua DPC Partai Getindra Buleleng Gede Harja Astawa mengatakan, pihaknya tidak bisa membendung animo politik masyarakat untuk mendukung pihak tertentu. Terlebih setelah kemunculan baliho PAS-MULIA yang memantik konstelasi dan persaingan baru pada Pilgub Bali mendatang.

"Dialam demokrasi ini kita menghormati kehendak masyarakat. Termasuk keinginan mendukung PAS-MULIA kalau tidak bisa dibendung mau gimana, itu sah-sah saja. Karena yang dicari adalah pemimpin yang terbaik untuk Bali," kata Gede Harja Astawa Ketua DPC Partai Gerindra Buleleng, Senin (22/7).

Selain soal PAS-MULIA kata Harja, pihaknya saat ini fokus masalah Pilkada Buleleng. Ia mengatakan secara garis partai hingga saat ini belum menentukan sikap terkait bakal calon bupati (Bacabup) dan bakal calon wakil bupati (Bacawabup) Buleleng. Kendati demikian, seluruh kader partai mengaku akan patuh terhadap apa yang diputuskan partai terkait Pilkada Buleleng dan Bali.

"Hingga saat ini cabup dan cawabup belum diputuskan,dan kita masih tetap solid terhadap Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus," ucap Harja.

Harja yang terpilih menduduki kursi DPRD Bali 2024-2029  ini menyatakan, untuk sampai pada tahap menentukan cabup dan cawabup, pihaknya masih melakukan survei dari calon-calon yang ada. Termasuk semakin mengintensifkan rencana-rencana koalaisi pada Pilkada Buleleng ke depan.

"Hingga lahir nanti kesepakatan yang dituangkan secara tertulis, wajib kita taati dan laksankan," tandas Harja.

wartawan
CHA
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.