Amlapura, Bali Tribune
Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sudah berakhir. Usai pengumuman kelulusan nanti, seluruh sekolah di Karangasem mulai bersiap untuk menyambut tahun ajaran baru dengan penerimaan siswa didik baru. Namun, tahun ajaran baru mendatang hanya berlaku bagi seluruh sekolah negeri, sementara sebagian besar sekolah swasta harus menerima kenyataan tidak bisa beroperasi lagi lantaran tidak kebagian siswa didik baru.
Kekhawatiran tersebut kian menguat mengingat saat ini saja sebagian besar sekolah swasta yang ada di Karangasem hanya memiliki jumlah siswa yang bisa dihitung dengan jari. Ada yang memiliki 17 orang siswa, bahkan ada yang lebih menyedihkan lagi hanya punya sembilan orang siswa.
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Karangasem I Ketut Jelantik tidak menampik soal kekhawatiran sebagian sekolah swasta yang ada di Karangasem. Kini nasib mereka bergantung pada kebijakan cepat dari Pemkab Karangasem, sebab jika tidak ada kebijakan baru penyelematan sekolah swasta, maka daftar sekolah swasta yang bangkrut dan tutup akan terus bertambah.
Termasuk sekolah yang dipimpinnya saat ini, Ketut Jelantik yang juga Kepala Sekolah PGRI Amlapura ini mengaku harus berjuang keras menempa prestasi sekolahnya untuk tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat menyekolahkan anak mereka di PGRI, meski harus bersaing ketat dengan deretan sekolah negeri. Menyoal banyaknya sekolah swasta di Karangasem yang nyaris tutup karena hanya mendapatkan sedikit siswa didik itu disebabkan tidak adanya kebijakan pemerintah yang berpihak pada sekolah swasta.
Dia mencontohkan, saat ini sistim Rayon sudah tidak berjalan lagi, sehingga banyak sekolah negeri sampai menerima siswa dari rayon lainnya, selain itu tidak ada batas quota yang jelas dan tegas dari pemerintah terhadap sekolah negeri dalam menerima siswa baru sehingga cenderung sekolah negeri menerima siswa sebanyak-banyaknya meski melebihi quota, walau sebenarnya sekolah negeri bersangkutan menyadari dengan jumlah siswa yang banyak melebihi quota Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) menjadi tidak efektif.
Hal lainnya, sebut Ketut Jelantik, selama ini Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan kurang melakukan kajian mendalam sebelum memberikan izin pendirian sekolah baru. “Ya mestinya sebelum memberikan izin pendirian sekolah baru harus dikaji lebih dalam antara jumlah siswa didik baru dengan jumlah sekolah yang sudah ada,” bebernya kepada wartawan belum lama ini, sembari menyebutkan pihaknya sudah mengirimkan pernyataan tertulis terkait permasalahan ini kepada Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri.
Selain itu, selama ini hampir sebagian besar sekolah swasta di Karangasem kurang mendapatkan perhatian termasuk bantuan dana dari pemerintah, meski diakuinya dana DAK hanya bisa disalurkan kepada sekolah negeri saja. Namun bagaimanapun pemerintah baik DPRD maupun Pemkab Karangasem harus melihat kenyataan banyaknya sekolah swasta yang tutup dan mati suri. Dia mencontohkan SLUA Saraswati yang sudah tutup, SMEA yang hanya memiliki 17 orang siswa.
Contoh lainnya SMP Parisadha Amlapura yang hanya memiliki sembilan orang siswa. Untuk itu pihaknya berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan sekolah-sekolah bersejarah yang kondisinya sudah memprihatinkan dan nyaris tutup tersebut.
Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi yang menerima informasi tersebut cukup kaget dan mengerutkan kening. Namun pihaknya mengaku belum mengetahui banyak terkait apa yang menjadi permasalahnnya, untuk itu dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Karangasem untuk diajak Rapat Kerja. “Ini harus cepat diambil tindakan, kami akan memanggil Dinas Pendidikan untuk Rapat Kerja,” tegasnya, Kamis (7/4). Pihaknya sepakat harus ada kebijakan untuk penyelamatan sekolah swasta di Karangasem.
