balitribune.co.id | Bangli - Kasus bunuh diri yang terjadi di kabuaten Bangli mengalami trend peningkatan. Buktinya dalam kurun satu bulan saja telah terjadi tiga kasus ulah pati. Kasus teranyar dan menyita perhatian publik yakni kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seorang bocah SD. Menyikapi reailta yang terjadi pemerintah daerah diminta hadir untuk menangani permasalahan ini.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika saat dikonfirmasi terkait peningkatan kasus bunuh diri yang terjadi pada, Selasa (29/4). Politisi PDIP ini mengatakan, menyikapi masalah ini perlu kehadiran aktif pemerintah karena angka bunuh diri mengalami trend peningkatan. Pada April ini saja, tercatat sudah terjadi tiga kasus. “Kasus bunuh diri ini tidak memandang usia, dari anak-anak hingga orang tua,” kata Suastika.
Menurut Suastika, perlu ada revolusi mental di masyarakat agar tidak mudah mengambil jalan pintas. Selain mengungkap penyebab bunuh diri, perlu dilakukan upaya pencegahan secara komprehensif. Pencegahan harus menjangkau semua lapisan masyarakat. “Pemerintah daerah bisa membentuk tim khusus,” jelas Suastika.
Tim ini, lanjut Suastika, dapat bergerak di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi agar tidak menjadikan bunuh diri sebagai solusi atas persoalan hidup. Tim bisa melibatkan sekolah untuk menyasar anak-anak, komunitas remaja, dan Majelis Desa Adat (MDA) untuk menjangkau tingkat adat. Sebut politisi asal Desa Peninjoan, Tembuku ini pelibatan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) juga dinilai penting karena dalam ajaran agama Hindu, bunuh diri sangat tidak dibenarkan.
Pendekatan keagamaan ini bisa menjadi salah satu cara pencegahan. Di samping itu, kepedulian lingkungan sekitar juga dibutuhkan ketika ada orang-orang terdekat yang menunjukkan gejala ke arah bunuh diri. “Semua stakeholder harus bergerak. Saya melihat, intensitas perhatian pemerintah daerah terhadap isu ini perlu ditingkatkan,” ujar Ketut Suastika.
