Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

KIM Plus Bungkam

KIM Plus
Bali Tribune / IGAA. Bintang Aryani

balitribune.co.id | Fakta mengejutkan yang terungkap dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi pada 2 Oktober 2026 membuka tabir kelam proses administrasi kepemiluan kita. Keterangan dari Atase Pendidikan KBRI di Singapura dan Australia yang menyebutkan tidak ditemukannya arsip dokumen terkait riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi cermin retak bagi integritas tata kelola demokrasi di Indonesia.

Keabsahan dokumen kepesertaan seorang kontestan Pemilu bukanlah sekadar formalitas di atas kertas, melainkan fondasi utama integritas seorang pemimpin negara. Publik berhak menuntut jawaban tegas: bagaimana mungkin seorang kandidat pemimpin negara dapat lolos dari tahapan penyaringan lembaga independen sekelas Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanpa rekam jejak verifikasi luar negeri yang valid dan lengkap?

KPU dibentuk dan dibiayai oleh uang rakyat untuk bertindak sebagai benteng pertahanan integritas sekaligus filter utama yang independen. Tugas utama KPU adalah memastikan setiap sosok yang dicalonkan memenuhi seluruh kualifikasi administratif dan hukum secara mutlak tanpa celah.

Namun, pengakuan perwakilan diplomasi di ruang sidang MK mengekspos betapa dangkalnya proses verifikasi yang dilakukan penyelenggara pemilu. KPU terkesan hanya menjalankan verifikasi sebatas kelengkapan berkas fisik (check-box requirement), tanpa melakukan konfirmasi atau verifikasi silang (cross-check) validitas hingga ke instansi resmi pemerintah di luar negeri. Ketika syarat dasar seperti ijazah dan riwayat pendidikan diselimuti ketidakpastian data di tingkat kedutaan, KPU terbukti gagal menjalankan fungsinya. Akibatnya, masyarakat disodori kandidat yang legitimasi administratifnya dinilai cacat sejak awal proses seleksi.

Di luar kegagalan teknis KPU, kelalaian paling mendasar dalam carut-marut ini terletak pada partai-partai politik pengusung Prabowo–Gibran. Dalam sistem pemilu kita, partai politik memegang hak eksklusif konstitusional untuk mendaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hak istimewa ini seharusnya berbanding lurus dengan tanggung jawab etik dan politik yang mutlak untuk memastikan kandidat yang mereka jajakan kepada publik berintegritas tinggi serta bersih secara hukum dan administrasi.

Jajaran partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) baik partai parlemen seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, maupun partai nonparlemen/baru seperti PSI, Gelora, Garuda, PBB, dan Prima memikul beban moral yang besar atas pencalonan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Sayangnya, ketika polemik keabsahan verifikasi dan temuan fakta di MK merebak, seluruh partai pendukung justru memilih bungkam dan mengambil sikap apatis. Sikap membisu ini mencerminkan tiga titik krusial kemunduran moral politik Indonesia.

Koalisi pendukung terbukti mengabaikan proses uji tuntas saat mengusung calon. Demi mengejar kalkulasi elektoral dan akses kekuasaan, partai politik sengaja menutup mata terhadap kejelasan rekam jejak serta persyaratan administratif sosok yang mereka calonkan.

Saat tudingan ketidakabsahan dokumen mencuat di ranah publik dan peradilan, tidak ada satu pun partai pengusung yang berdiri memberikan pertanggungjawaban atau transparansi penjelasan. Mereka bersikap seolah-olah proses pendaftaran calon hanyalah transaksi sesaat di KPU, lalu berlepas tangan dan menyerahkan semuanya pada proses hukum belaka saat publik menuntut kejujuran.

Menyodorkan calon pemimpin yang verifikasi datanya bermasalah, lalu memilih bungkam saat kecacatan itu terungkap di pengadilan, adalah bentuk pencederaan terhadap kepercayaan pemilih. Pemilih dipaksa menerima dan memenangkan pasangan calon tanpa disajikan data yang jujur, transparan, dan tervalidasi.

Pengungkapan di Mahkamah Konstitusi mengenai absennya data arsip di KBRI Singapura dan Australia harus menjadi momentum koreksi total. Pemilihan umum tidak boleh sekadar dimaknai sebagai ritual rutin mencoblos suara di TPS, melainkan kewajiban moral untuk menghadirkan kepemimpinan yang sah dan bersih secara tata kelola.

Pembiaran atas lubang verifikasi dan apatisme partai pengusung berisiko meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan proses demokrasi itu sendiri. Jika KPU terus bersikap abai dan partai politik tetap membisu tanpa rasa bersalah, legitimasi kepemimpinan nasional akan terus tergerus. Sudah saatnya hukum kepemiluan dan masyarakat sipil menuntut pertanggungjawaban etik secara langsung dari partai politik, agar di masa depan partai tidak lagi sembarangan menyodorkan figur yang cacat verifikasi kepada rakyat.

wartawan
RED
Category

Bintang Real Madrid Absen Selama 1 Bulan Karena Cedera: Siapa yang Akan Menggantikannya?

balitribune.co.id | Tim juara bertahan La Liga, Real Madrid, akan bermain tanpa salah satu pemain kuncinya selama bulan depan karena Jude Bellingham dipastikan mengalami cedera otot yang akan membuatnya absen selama sekitar satu bulan.

Baca Selengkapnya icon click

Dijanjikan Kerja di Thailand, PMI Asal Bali Malah Dikirim Ke Myanmar jadi Operator Judol 

balitribune.co.id | Singaraja - Sebuah video  berisi  keluhan permintaan tolong pekerja imigran beredar di sebuah grup WhatsApp. Dalam video berdurasi 2 menit itu disebutkan jika para korban kerap mendapat siksaan berupa disetrum hingga disekap di ruang tanpa cahaya jika tak memenuhi target saat bekerja.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Terima Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja BPK Perwakilan Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup Ketut Suiasa dan Pj Sekda IB Surya Suamba menerima entry meeting Tim Pemeriksa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali di Puspem Badung, Selasa (3/9).

Baca Selengkapnya icon click

Bayi Laki - laki Dibuang di Pemukiman GWK

balitribune.co.id | Denpasar - Warga pemukiman Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kuta Selatan, Selasa (3/9) pukul 05.30 Wita digemparkan dengan pemuan bayi laki - laki di jalan pemukiman GWK, tepatnya di depan rumah kosong Banjar Dinas Santhi Karya. Bayi mungil berat 2,9 k  g dan panjang 44 cm.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terima Kasih Pak Cok Ace

balitribune.co.id | Penyerahan rekomendasi kepada pasangan Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada Provinsi Bali pada bulan November 2024 mendatang, secara otomatis mengakhiri kiprah Wakil Gubernur Bali 2018-2018, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Sejumlah Kegiatan Internasional Berlangsung di Bali, Berbagai Pihak Antisipasi Wabah Cacar Monyet

balitribune.co.id | Denpasar - Pihak rumah sakit di Bali melakukan antisipasi wabah cacar monyet atau MongkeyPox (MPox). Seperti yang dilakukan Kesehatan Komando Daerah Militer (Kesdam) IX Udayana turun tangan dalam mengantisipasi potensi penularan wabah tersebut di pulau ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.