balitribune.co.id | Bangli - Hancurnya infrastruktur jalan di Dusun Pulasari Kawan, Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku, Bangli akibat tergerus hujan lebat beberapa hari yang lalu mendapat perhatian khusus Komisi III DPRD Bangli. Buktinya anggota Komisi III DPRD Bangli langsung turun ke lokasi pada Senin (9/11/2026).
Kalangan dewan mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas PUPR Perkim segera mempercepat penanganan permanen terhadap akses vital tersebut. Pasalnya, jalan ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga akses pendidikan warga.
Ketua Komisi III DPRD Bangli I Wayan Merta Suteja, mengatakan jalan tersebut memiliki fungsi strategis karena menghubungkan sejumlah wilayah, termasuk akses menuju Kintamani. Kondisi jalan darurat saat ini dinilai belum memberikan jaminan keamanan, terutama bagi kendaraan bertonase besar. Karena itu, pihaknya mendorong agar perbaikan segera direalisasikan. Komisi III juga akan mengawal penganggaran melalui pembahasan APBD Induk 2027. "Mudah-mudahan Januari sudah bisa dilaksanakan tender untuk perencanaan dan pekerjaan jalan ini," harapnya.
Menurut Merta Suteja, perbaikan jalan tidak cukup hanya mengembalikan kondisi fisik seperti semula. Sistem pembuangan dan aliran air juga harus ditata dengan baik agar kerusakan serupa tidak kembali terjadi. Pihaknya berharap pemerintah bisa mencari peluang anggaran untuk penanganan lebih awal sebelum kerusakan semakin meluas akibat musim hujan. Koordinasi dengan BPBD dan Dinas PUPR Perkim juga akan dilakukan untuk melihat kemungkinan dukungan anggaran penanganan darurat.
Anggota Komisi III DPRD Bangli I Made Sudiasa menegaskan, perbaikan jalan Pulasari harus menjadi prioritas karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Selain menjadi akses anak-anak menuju sekolah, jalan tersebut menopang aktivitas ekonomi warga, mulai dari usaha kayu hingga peternakan. Bahkan, akses ini juga memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan keagamaan di kawasan Pura Dalem Tarukan yang kerap dikunjungi umat dari berbagai daerah. "Ini jalan satu-satunya, urat nadi masyarakat. Karena itu, penanganannya harus segera dilakukan," ungkapnya.
Kepala Dinas PUPR Perkim Bangli Dewa Agung Suryadarma, mengatakan untuk perbaikan secara permanen akses jalan tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pihaknya terlebih dahulu akan melakukan tes tanah untuk memastikan kekuatan fondasi, mengingat konstruksi dinding penahan tanah (DPT) sebelumnya tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali. "Kajian teknis juga diperlukan untuk mengetahui kedalaman timbunan di sisi utara yang dilakukan secara swadaya masyarakat dan diduga mempengaruhi aliran air saat hujan," ujarnya.
Dengan mempertimbangkan volume pekerjaan dan tahapan teknis, penyelesaian secara menyeluruh tahun ini dinilai tidak memungkinkan. "Kami mengupayakan penanganan melalui anggaran induk 2027 agar pembangunan dapat dilakukan secara tuntas dan tidak memunculkan kerusakan berulang," ujarnya.
Kata Suryadarma untuk langkah sementara, pihaknya telah menerjunkan alat berat untuk menata jalan darurat sekaligus membuat saluran air dari sisi timur, barat, dan utara agar aliran air tidak terpusat pada satu titik. Pemkab juga menyiapkan sekitar Rp200 juta dari sisa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan darurat pada November ini.
Di sisi lain, Bendesa Adat Pulesari I Nengah Ada berharap perbaikan permanen secara segera akses jalan bisa secepatnya terelaisasi. Pasalnya untuk jalan alternatif saat ini masih memanfaatkan tanah milik warga dan selain itu jalan telah rusak karena saluran pembuangan air belum tertata dengan baik.
