Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Langka, Berani Bayar Lebih, Gas Melon Meluncur

Bali Tribune / Gas melon langka di Gianyar, ujung-ujungnya konsumen berani bayar lebih

balitribune.co.id | Gianyar - Di balik paceklik Gas LPG 3 Kilogram atau gas melon, tidak hanya warga konsumen, pengecer hingga pengepul ikutan mengaku kelimpungan. Padahal, sejumlah konsumen kini harus membeli Gas Galon hingga seharga Rp 25 ribu hingga Rp 28 Ribu. Seorang pengecer di Ubud, bahkan mengaku terpaksa membayar lebih dengan bahasa tambahan transport lantaran lalu lintas macet.

Senyatanya, Gas Melon yang diproyeksikan untuk kebutuhan warga masyarakat non usaha sulit terkontrol. Di wilayah Ubud, pengusaha pariwisata yang membutuhkan gas elpiji dengan jumlah melebihi juga ikut berebut. Di tengah Gas Melon melangka ini,  para pengusaha ini malah diprioritaskan oleh sejumlah oknum pengepul. Apalagi para pengusaha ini berani memberi uang tambahan transport.

"Kalau beli diwarung-warung pengecer yang pasti tidak dapat. Saya harus berani ngasi uang tambahan transport karena wilayah Ubud sering macet juga. Berani bayar lebih ya.. dibawain," ungkap salah seorang pengusaha penginapan di Ubud.

Kondisi ini pun berimbas pada distribusi ke masyarakat kecil. Kenaikan harga gas melon pun menjadi merangkak hingga Rp 25 Ribu. Namun tetap tidak ada  jaminan ketersediaan stok. Dari pengakuan  I Ketut Supriawan, dirinya terpaksa berburu gas melon dengan membuntuti Pick-up yang mambawa Gas melon. Hingga akhirnya dirinya berhasil mendapatkan gas melon itu di pinggiran Ubud saat mobil berhenti di sebuah warung. Itupun dengan harga Rp 25.000

Cerita Pak Made Tawa, seoramg pedagang bubur Bali di pagi hari malah lebih tragis. Meski dagangan kecil, dirinya kesulitan membeli gas melon dalam sepekan terakhir. Awalnya dirinya sempat memasak dengan tungku berkayu bakar. Namun karena kayu bakar juga sulit , dirinya pasrah dan akhirnya tidak berjualan.

"Sudah dua hari saya tidak jual bubur. Gimana lagi, untuk masakan sehari-hari aja tidak dapat gas melon," ujarnya.

Namun sayang Kepala Disperindag Gianyar, Luh Gede Eka Suary belum bisa diminta konfirmasi terkait kondisi ini, sebab yang bersangkutan sedang sakit.

wartawan
ATA
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.