Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Layanan Imigrasi Kini Hadir di MPP Bangli

Imigrasi di MPP Bangli
Bali Tribune / KIKA - Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar R. Haryo Sakti, menandatangani  MoU  peningkatan pelayanan keimigrasian  di Ruang Rapat Bupati Bangli, Senin (2/11/2026).

balitribune.co.id | Bangli - Pemerintah Kabupaten Bangli bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar resmi menjalin kerja sama peningkatan pelayanan keimigrasian. Penandatanganan  Nota Kesepakatan (MoU) berlangsung di Ruang Rapat Bupati Bangli, Senin (2/11/2026).

Kerja sama ini bertujuan mempermudah akses pelayanan dokumen keimigrasian, khususnya penerbitan dan perpanjangan paspor bagi masyarakat umum serta calon tenaga kerja dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Bangli. Seluruh layanan tersebut nantinya dapat diakses langsung melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangli.

Penandatanganan dihadiri langsung oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar R. Haryo Sakti, jajaran pimpinan OPD terkait, serta pengurus LPK se-Kabupaten Bangli.

Bupati Sedana Arta mengapresiasi langkah Imigrasi Denpasar yang memotong birokrasi jarak dan biaya bagi warga Bangli. Sebagai wilayah satu-satunya di Bali tanpa kawasan pesisir dan PAD terbatas, inovasi ini dinilai sangat membantu masyarakat.

"Jika dulu layanan keimigrasian terkesan jauh, kini hadirnya Imigrasi di MPP Bangli sangat luar biasa. Ini memotong waktu dan biaya masyarakat secara signifikan sehingga pelayanan jauh lebih efektif dan efisien," ujar Sedana Arta.

Selain kemudahan paspor dan keberangkatan tenaga kerja resmi, Bupati juga menyoroti penataan wisatawan mancanegara. Ia mendukung penindakan tegas hingga deportasi bagi WNA yang melanggar hukum di wilayah Bangli.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud integrasi pelayanan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

"Bangli jaraknya cukup jauh ke Denpasar. Kehadiran kami di MPP adalah untuk memangkas jarak dan waktu pemohon seiring meningkatnya kebutuhan dokumen perjalanan ke luar negeri, baik untuk pendidikan, ibadah, bisnis, maupun pekerja LPK," jelas Haryo Sakti. 

wartawan
KSM
Category

DPRD Badung Minta Pembahasan APBD Perubahan 2026 Utamakan Asas Manfaat untuk Rakyat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2026 telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang berlaku di DPRD Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Kemarau Panjang, Produksi Padi Buleleng Diprediksi Anjlok hingga 30 Persen

balitribune.co.id | Singaraja - Kemarau panjang mulai menggerus sektor pertanian Kabupaten Buleleng. Debit air yang terus menurun, ditambah kondisi saluran irigasi tersier yang belum memadai, membuat target Indeks Pertanaman (IP) 3 atau tiga kali tanam dalam setahun terancam tidak tercapai.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Armada Damkar Buleleng Sering Mogok Akibat Uzur, Bupati Sutjidra Janjikan Peremajaan Bertahap

balitribune.co.id | Singaraja -   Persoalan armada tua kembali menghantui layanan pemadam kebakaran di Kabupaten Buleleng. Salah satu mobil Damkar berkapasitas 5.000 liter bahkan mengalami kehilangan as roda akibat terlepas setelah bertugas memadamkan kebakaran di Desa Ambengan, Suksada, Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click

Pengadaan LPJU dengan Skema KPBU, Dewan Minta Proses Dikawal

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kota Denpasar kini memasuki tahap finalisasi feasibility study (FS). Nantinya poyek tersebut akan menjadi KPBU pertama yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Program JKN Jamin 29,7 Juta Kasus Penyakit Jantung dengan Pembiayaan Rp17,35 Triliun

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan tersebut menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.