Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lindungi Petani Perlu Adanya Proteksi dari Pemerintah

Bali Tribune / Anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Santosa.

balitribune.co.id | Bangli - Berbicara masalah ketahanan pangan tidak bisa lepas dari proteksi pemerintah kepada petani dalam upaya untuk membantu petani menghadapi pemasalahan.

Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Made Santosa saat rapat kerja antara Komisi III DPRD Bangli dengan Dinas PUPR Perkim Bangli dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli pada Jumat (17/1).

Menurut anggota dewan dari Frkasi Golkar ini, kepedulian pemerintah terhadap petani masih minim. Buktinya kerap terjadi ketika panen raya justru harga anjlok dan petani alami kerugian. Selain itu banyak saluran irigasi yang rusak.

“Di sini perlu peran pemerintah dalam upaya melindungi petani mulai dari hulu sampai hilir,” ungkpanya.

Berbicara masalah ketahanan pangan, perlu adanya subsidi bagi petani. Subsidi bisa dalam bentuk bantuan bibit dan pupuk serta membantu petani dalam pemasaran hasil pertanian. Selain itu, Santosa juga menyinggung masalah serbuan lalat khususnya di Kintamani yang belum ditangani secara kongkrit. Jika dibiarkan berlarut-larut akan mengancam dunia pariwisata Kintamani yang saat ini sedang berkembang pesat.

”Pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menuntaskan masalah ini bila perlu menggandeng pihak ke tiga. Jangan sekadar wacana saja,” tegasnya.

Kepala Dinas PKP Bangli I Wayan Sarma mengatakan, berbicara proteksi pemerintah terhadap petani telah dilakukan yakni di tahun 2024, pemerintah daerahmengalokasikan anggaran untuk bantuan bibit.

”Pemerintah pusat juga memberikan subsidi untuk pemenuhan pupuk organik bagi petani,” jelasnya. 

Tujuan pemberian pupuk bersubsidi adalah untuk menjaga agar harga pupuk di pasar tidak memberatkan petani, sehingga petani dapat meningkatkan hasil produksinya. Sementara masalah penanganan lalat, kata Wayan Sarma, pemicu serbuan lalat adalah penggunaan limbah ternak (kotoran ayam) secara langsung oleh petani untuk pupuk.

Menangani permasalahan ini, pihaknya sempat melakukan bintek dengan menggandeng beberapa kelompok tani namun hasilnya belum efektif.

”Kami memilki rencana akan menggandeng akademisi dari Perguruan Tinggi untuk mencari solusi mengatasi serbuan lalat yang terjadi,” jelas Wayan Sarma.

wartawan
SAM

Kantongi Identitas Pelaku, Polres Karangasem Kejar Pelaku Pencurian dengan Modus Kepruk Kaca Mobil

balitribune.co.id | Amlapura - Hinga saat ini jajaran Polres Karangasem masih bekerja keras untuk mengungkap kasus pencurian dengan modus kepruk kaca mobil yang terjadi di depan Warung Sate Manalagi, Jalan Diponegoro, Amlapura, pada Jumat (8/11/2026) sore lalu tersebut. Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika, dalam Press Rilisnya, Rabu (11/11/2026), menyampaikan, pihaknya saat masih terus mendalami penyelidikan terkait kasus tersebut.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Selama Perbaikan, Jalan Bangli-Karangasem di Desa Undisan Ditutup Sementara

balitribune.co.id | Bangli - Pasca dilakukan perbaikan jalur utama ruas jalan Bangli-Karangasem tepatnya di Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, harus ditutup sementara. Penutupan dilakukan karena proses perbaikan harus membongkar seluruh badan jalan tersebut.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

 Cegah Stunting dan Gizi Buruk, Pemprov Bali dan Pemkab Bangli Dorong Tradisi Makan Ikan 3 Kali Seminggu

balitribune.co.id | Bangli - Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Bangli memperkuat komitmen dalam menekan angka stunting dan mengatasi persoalan gizi buruk di daerah. Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) Tahun 2026 yang dipusatkan di Bale Banjar Adat Blungbang, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, pada Rabu (11/11/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi I DPRD Badung Soroti Kekurangan 6.000 Tenaga Kerja dan Tunggakan Pajak Rp800 Miliar

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi I DPRD Badung menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam rapat kerja bersama jajaran perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026). Beberapa isu yang menjadi perhatian di antaranya kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja, keterbatasan kendaraan operasional Satpol PP, hingga tunggakan pajak hotel dan restoran yang mencapai lebih dari Rp800 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.