balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II Made Sada saat rapat kerja dengan empat OPD terkait di lingkup Badung, seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, DLHK dan Diskominfo Badung, pada Kamis (6/11/2025). Nampak hadir  Anggota Komisi II, yaitu I Wayan Regep, I Wayan Edi Sanjaya, I Made Sudira dan I Nyoman Artawa.

Selain Dinas PUPR, OPD yang turut mengelola anggaran cukup besar  adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) sebesar Rp297 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebesar Rp374 miliar serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebesar Rp146 miliar.

Menurut Made Sada ada dua hal yang menjadi perhatian Komisi II khusus untuk PUPR Badung, yakni persoalan kemacetan dan estetika utilitas. Pihaknya berharap dengan pembangunan jalan lingkar selatan dan jalan lingkar di Canggu masalah kemacetan ini bisa diatasi.

"Soal kemacetan, jalan-jalan yang sudah mendapat penanganan supaya dimaksimalkan lagi," ujarnya.

Politisi asal Kuta ini juga menegaskan pentingnya kualitas material pekerjaan proyek pemerintah.

"Jika dalam pengerjaan barangnya tidak maksimal dan kualitasnya tidak baik, itu bisa tidak dibayar," kata Made Sada.

Sementara untuk anggaran bedah rumah yang menjadi program Dinas Perkim, Komisi II mendorong agar anggarannya kembali ditambah. Saat ini total ada sekitar 1.600 permohonan dari masyarakat untuk program bedah rumah ini. Program ini masing-masing dibantu sebesar Rp30 juta untuk renovasi, dan Rp50 juta untuk bangun rumah baru. Komisi II meminta agar tahun 2026 anggarannya kembali ditambah.

"Harapkan kami di tahun 2026 ini dikaji lagi anggarannya, kasihan sekali kalau masih dengan anggaran Rp50 juta sepertinya tidak cukup," kata Made Sada.

Pihaknya juga berharap sebanyak 600 rumah yang sudah terverifikasi dapat terealisasi pada tahun 2026.

"Kami tidak ingin ada rakyat miskin dan penduduk miskin di Badung. Apalagi PAD Badung sangat tinggi, lebih dari Rp10 triliun," pungkasnya.