Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Moralitas Politik Buat Politikus

Bali Tribune / I Komang Warsa - Pendidik dan Bendesa Adat Alasnganang

balitribune.co.id | Serpihan-serpihan pikiran hanya sekadar mengulas peradaban demokrasi menuju moralitas politik sebagai titian sosiopolitik yang beradab dan bermartabat. Realitas sosiopolitik bukanlah suatu yang stagnan ketika hajatan demokrasi mulai sepi dari hiruk pikuk pesta. Jalinan dan kelindan politik dan masyarakat bagian dari napas kehidupan karena tidak mungkin kehidupan berbangsa dan bernegara lari dari politik apalagi orang fobia dari politik. Politik adalah sebuah konsep negara yang di dalamnya berbicara mengeanai kebaikan bersama, keteraturan, kesejahteraan, kebahagiaan dan terpenting penyelesaian suatu konflik bukan memunculkan konflik. Politik harus menjadi bagian dari setiap denyut nadi kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Semua itu harus dibingkai dengan tata norma, tata nilai dan tata aturan sesuai dengan konstitusi sebagai norma hukum agar melahirkan politik yang santun dalam bingkai moralitas.

Moralitas politik “para politisi” bagian dari politik yang beradab dan bermoral sebagai kandal-kandal demokrasi yang berazaskan Pancasila. Makin tinggi derajat moralitas yang terkandung dalam politik maka makin lemah energi politik untuk mengusik kenyamanan hak-hak orang lain ketika menapaki sebagai pelaku politik. Kebebasan berekpresi para aktor politik, terutama hak kebebasan berinovasi di partai politik sebagai kandal menyuarakan aspirasi demi kemaslahatan kehiduan orang banyak sungguh menjadi harapan. Kenyamanan hak-hak orang lain yang dimanusiakan secara manusiawi bagian dari wadah moralitas terdalam dari hukum (innermoralityoflaw) untuk mengatur tatanan kehidupan manusia dalam segala hal terutama konteks politik dalam berpesta demokrasi. Kenyamanan orang memilih dan memilah pada pilihan salah satu partai politik tidak boleh diusik karena masing-masing orang memiliki kebebasan memilih bukan kebebasan untuk saling menghujat apalagi membuly sesama yang sama-sama memiliki tri premana . Partai politik itu,  ibarat kendaraan jika merasa tidak nyaman pada kendaraan yang ditumpangi boleh turun berganti ke kendaraan yang lain. Akan tetapi, kendaraan pun harus sopirnya beradab agar mobil tidak mencelakan mobil lain di jalan raya apalagi sampai menabrak pembatas jalan konstitusi, ironis..

Jika direnungkan secara mendalam dan tidak usah didebat, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah keputusan politik. Keputusan-keputusan berupa lahirnya produk undang-undang yang mengatur setiap denyut nadi bernegara atau sistem perpolitikan di negeri ini adalah bagian dari keputusan politik. Mengatur negara juga bagian dari keputusan politik demi keselamatan  umat manusia dalam bernegara. Semua bernaung pada politik, pelestarian budaya bagian dari politik dan juga ajegnya tradisi adat di nusantara ini, bagian dari politik karena di situ ada produk hukum yang mengatur seperti awig-awig, Perda, UUD 1945 yang semua bernapaskan dasar negara Indonesia Pancasila. Ketika ada dizolimi pada politiklah berlindung. Politik adalah untuk menata kehidupan dalam arti luas jika politik sirna weda pun sirna karena wedapun mengajarkan politik. Birokrasi adalah bagian dari politik maka lahir birokrasi politik dari politik birokrasi yang beradab. Jangan fobia dengan politik apalagi alergi atau jangan alergi berpolitik apalagi fobia terhadap politik karena politik bagian dari peradaban menata kemaslahatan dan kemasyarakatan manusia. Pada politiklah semua tatanan kehidupan diatur. Rasakan politik ibarat napas hidup setiap orang. Orang-orang yang bermoral pasti orang-orang baik makanya orang baik harus berpolitik agar politik berjalan harmonis sesuai dengan fitrahnya. Negara akan berjalan damai, maju, sejahtera dan stabil jika keadaan perpolitikan stabil dan tidak gaduh. Agar politik menjadi stabil dan bermanfaat diperlukan politikus bermartabat dan mejaga gawang moralitas politik. Makanya orang baik dan bijak harus berani berpolitik agar negara menjadi damai sejahtera. Orang baik berpolitik yang benar dan jika orang benar tidak berpolitik yang baik maka  politik akan kehilangan moralitas.

Produk hukum adalah produk politik karena lahir dari rahim orang-orang politik. Pada umumnya orang berasumsi, setiap produk politik pasti mengandung agenda yang tersembunyi di dalamnya (hiddenpolitical agenda), dan ada juga mengatakan setiap produk politik adalah sebuah kepentingan dan di mana ada kepentingan politik di situ konflik pasti bertumbuh. Mengapa muncul asumsi tersebut, karena memang bahasa politik selalu menggunakan bahasa bersayap penuh konotasi yang terkadang memmunculkan bahasa ibarat sastra penuh imajinasi politik. Kenapa sering memunculkan konflik karena lebih menonjolkan kepentingan pribadi untuk menjadi tuan kekuasaan bukan kepentingan masyarakat banyak, itulah pemicu konflik. Kandal-kandal politik dalam demokrasi jangan dipakai skandal kepentingan kekuasaan saja dan menghampakan nilai-nilai kemanusiaan sebagai moralitas bangsa. Jika hal ini terjadi orang baik akan takut berpolitik dan orang-orang jujur fobia dengan politik maka politik akan menjadi hal yang mengerikan. Ibarat pisau ada di tangan pembegal maka akan lahir jagal politik. Menata organisasi partai politik maupun tatanan negara tidak boleh dimanajemen dengan menggunakan pendekatan konflik. Isu-isu konflik yang digunakan untuk mendapat simpati adalah cara-cara yang kurang manusiawi dan justru melahirkan konflik baru. Alur drama politik dengan pendekatan konflik akan menyisakan kepedihan dan the andingnya adalah enhappy anding. Memartabatkan politik sesuai dengan fitrahnya bagian dari beryadnya demi kemanusiaan. Maka itu, untuk menjadi bahagia dan harmoni dalam hidup,  jangan perlakukan orang lain dengan sesuatu yang  tidak kamu inginkan orang lain perlakukan terhadap dirimu. Jika ingin hidup bahagia bahagiakan orang lain dan jika ingin hidup damai damaikan orang lain. Jika hidup ini ingin berharga hargai orang lain, inilah ajaran Tat Twam Asi.  Kekuasaan amanah yang termuliakan jalankan dengan hati iklas.  Salam literasi politik penuh adab, gemakan kejujuran dengan keberanian karena kejujuran yang paling utama dan pertama.

wartawan
I Komang Warsa
Category

Kementerian Kehutanan Sebut Akomodasi Wisata di TN Bali Barat Berizin

balitribune.co.id I Singaraja – Aksi main segel oleh Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) DPRD Provinsi Bali terhadap sejumlah akomodasi pariwisata di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) karena dianggap melanggar perizinan, direspon Kementerian Kehutanan RI.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Giri Prasta Dorong Gus Bota "The Next" Bupati Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Dukungan politik terhadap Ketua Umum Baladika Bali, I Bagus Alit Sucipta, untuk maju sebagai calon Bupati Badung mulai menguat. Sinyal itu disampaikan langsung Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta saat puncak HUT ke-22 Baladika Bali di Wantilan Sading, Selasa (5/5/2026).

Baca Selengkapnya icon click

1.800 Siswa Akan Pentaskan Tari Kolosal Tatenger Agung

balitribune.co.id I Bangli - Ribuan siswa Sekolah Dasar (SD) dan SMP  akan kembali ambil bagian dalam pagelaran tari kolosal  untuk memeriahkan HUT Bangli yang ke-822. Seperti tahun sebelumnya, tari kolosal akan dipentaskan tanggal 10 Mei 2026 setelah acara pokok, upacara peringatan HUT Bangli di Alun-Alun Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bapenda Denpasar Gencarkan Klaster Digital, ASN Dilarang Nunggak Pajak

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar terus melakukan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Tidak hanya menyasar masyarakat umum, Bapenda kini mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Denpasar untuk menjadi contoh dalam ketaatan membayar pajak melalui kanal digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.