Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Netralitas ASN Sebagai Pilar Demokrasi, Apakah Sudah Berhasil?

Bali Tribune / Natalino Muni Nepa Rassi, S.Pd., M.Pd - Guru SMA Negeri 8 Denpasar

balitribune.co.id | Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah digaungkan secara massif. Kampanye terkait netralitas ASN dalam konteks demokrasi yang sedang berkembang dengan maksud agar marwah ASN mencerminkan kewajiban birokrasi untuk tetap bebas dari pengaruh politik dan memastikan pelayanan publik yang adil dan efektif. Lantas sejauh mana implementasi netralitas ASN sebagai bentuk fondasi demokrasi di Indonesia selama ini dan bagaimana tantangan yang dihadapi ASN? Baru-baru ini pemerintah melakukan sosialisasi untuk menjaga netralitas ASN dan Non ASN pada pemilu tahun 2024 dengan zoom meeting serta pelaksanaan ikrar Netralitas yang dibuat dalam bentuk video dan menandatangani Pakta Integritas terkait netralitas ASN dan Non ASN. Hal menegaskan kembali bahwa pemerintah konsisten untuk menjaga marwah ASN yang netral sebagai pilar demokrasi.

Peran krusial ASN sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, penjaga stabilitas, dan penyedia layanan publik. Tentu menjadi satu tanggung jawab yang serius dan perlu komitmen yang tinggi. Untuk memenuhi peran ini secara efektif, netralitas ASN menjadi prasyarat utama. ASN yang netral diharapkan dapat menyelenggarakan tugas-tugasnya tanpa memihak pada kepentingan politik tertentu. Namun, realitas di lapangan seringkali kompleks, di mana interaksi antara birokrasi dan politik dapat memunculkan pertanyaan serius tentang netralitas mereka.

Tantangan sudah pasti datang silih berganti dalam implementasi netralitas ASN. Salah satunya adalah godaan politik yang mungkin mendorong ASN untuk bersikap sesuai dengan kepentingan penguasa politik saat ini. Pemberian jabatan, promosi, dan insentif lainnya dapat menjadi alat politik yang mempengaruhi netralitas ASN. Upaya evaluasi terkait kinerja ASN menjadi alternatif  penting dalam penilaian dan promosi jabatan hal ini tentu didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan guna menciptakan sistem yang trasnparan, objektif bukan berdasarkan loyalitas politik.

Selain itu, netralitas ASN juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pandangan politik personal. Meskipun seharusnya tidak ada diskriminasi berdasarkan pandangan politik, kenyataannya adalah bahwa ASN juga merupakan warga negara yang memiliki hak-hak politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk memastikan bahwa pandangan pribadi ASN tidak menghalangi kinerja mereka sebagai pelayan publik yang netral.

Menyikapi tantangan tersebut, kampanye netralitas ASN kembali digaungkan dalam banyak platform digital. Akhir-akhir ini yang sering wari-wiri di media social adalah larangan untuk berfoto dengan sembilan gaya selama masa Pemilu 2024. Larangan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilu. Sosialisasi tentang larangan berfoto guna menghindari pose yang mencerminkan simbol atau atribut partai dianggap sebagai pelanggaran disiplin ASN. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak ada lagi ASN yang menganggap dirinya tidak paham terkait pose yang sudah terlanjur dishare di media social terutama yang merujuk pada pose yang mencerminkan sebuah simbol parpol.

Sejauh ini, kita dapat melihat adanya perbaikan dalam beberapa aspek netralitas ASN, tetapi tantangan yang ada masih memberikan dampak. Beberapa negara mungkin telah berhasil menciptakan lembaga pengawas independen untuk mengawasi perilaku ASN, namun efektivitasnya masih tergantung pada sejauh mana lembaga tersebut memiliki kewenangan yang cukup dan independen. Lembaga  pengawas ASN harus memiliki kewenangan dan kebebasan yang cukup untuk mengawasi perilaku ASN tanpa adanya tekanan eksternal. Selain itu, mekanisme pelaporan yang aman dan terjamin keberlanjutan ASN yang netral perlu diperkuat. Salah satu gerakan yang lakukan oleh pemerintah sebagai wujud nyata keseriusan menangani peningkatan netralitas ASN dengan pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku aparatur sipil negara (ASN), serta menjamin pelaksanaan sistem merit dalam perumusan kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintahan. Sistem merit merupakan salah satu hasil dari agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden untuk membangun birokrasi netral dan mampu memberikan pelayanan publik serta terbebas dari KKN. Tapi, dalam praktiknya, kewenangan pengawasan KASN sebagai lembaga negara dianggap masih belum optimal khususnya pada penanganan pelangggaran kode etik prilaku menyimpang dari ASN yang belum ditangani secara optimal.

Oleh karenaitu, pendidikan dan pelatihan juga harus menjadi fokus utama. ASN harus dilengkapi dengan pemahaman yang kuat tentang arti dan pentingnya netralitas dalam menjalankan tugas mereka. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti netralitas, integritas, dan profesionalisme agar ASN memahami pentingnya menjalankan tugas mereka tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Serta membuat mekanisme pengawasan yang efektif baik dari internal maupun eksternal. Ini mencakup pembentukan lembaga pengawas independen yang dimaksud kewenangan pengawasan KASN yang lebih solid serta penguatan peran inspektorat di tingkat daerah untuk memastikan pelaksanaan tugas ASN sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan etika yang berlaku.

Menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan netralitas ASN sebagai pilar demokrasi, dapat dilihat bahwa masih banyak evaluasi yang perlu ditingkatkan guna mencapai harapan bersama. Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti godaan politik dan pandangan politik personal masih mengancam netralitas ASN. Namun, dengan langkah-langkah konkret seperti pelatihan pemahaman yang kuat tentang arti dan pentingnya netralitas dalam menjalankan tugas dan penguatan lembaga pengawas dan peningkatan pendidikan ASN, diharapkan ada perubahan positif yang mengukuhkan peran ASN sebagai pelindung demokrasi.

wartawan
Natalino Muni Nepa Rassi, S.Pd., M.Pd
Category

Dianggap Mencemarkan Nama Baik, Perbekel Desa Selat Laporkan Akun Facebook ‘Global Dewata Bali’

balitribune.co.id | Singaraja – Sebuah akun facebook dengan nama ‘Global Dewata Bali’ di laporkan oleh Perbekel/Kepala Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Putu Mara. Laporan tersebut dilayangkan ke Polres Buleleng pada Selasa 17 Juni 2025 karena dianggap telah mencemarkan nama baik Putu Mara melalui sosial media.

Baca Selengkapnya icon click

Yuda Ramadika: Membawa Semangat Spiritualitas Bali ke Tingkat Global

balitribune.co.id | Amlapura - Yuda Ramadika, seorang Yogi muda asal Desa Menanga, Karangasem, Bali, memiliki visi besar untuk membawa spiritualitas dan keseimbangan hidup ke tingkat global. Lahir pada 24 Juni 2005, Yuda tumbuh dalam lingkungan alam yang penuh keteduhan dan spiritualitas di kaki Gunung Agung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Yoga Wellness Bali: Mengembangkan Spiritualitas dan Kearifan Lokal

balitribune.co.id | Denpasar - Bali telah menjadi magnet global bagi pencari makna, keheningan batin, dan pengalaman spiritual yang otentik. Namun, di balik derasnya arus spiritual tourism, muncul pertanyaan mendasar: apakah Bali akan terus menjadi pelaku utama yang menjaga nilai-nilai luhur, atau akan tergerus menjadi sekadar latar eksotis dari panggung budaya luar?

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara dan Wawali Arya Wibawa Tuntaskan Retret Gelombang II

balitribune.co.id | Jatinangor - Retret Kepala Daerah Gelombang II yang digelar selama lima hari dari tanggal 22 Juni sampai 26 Juni 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat secara resmi ditutup Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya pada saat apel upacara penutupan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis sore (26/6). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Retreat Kepala Daerah Gelombang 2 Resmi Ditutup, Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Terima Penghargaan Purna Praja Kehormatan

balitribune.co.id | Jatinangor - Kegiatan Retreat Kepala Daerah Gelombang 2 yang berlangsung selama lima hari di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor resmi ditutup pada Kamis (26/6). Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Arya Bima, dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati dan Wakil Bupati Badung Kunjungi Praja IPDN Asal Bali

balitribune.co.id | Jatinangor - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dan Kepala Daerah lainnya menyempatkan diri mengunjungi para praja IPDN asal Bali dan juga putra daerah dari Kabupaten Badung, di sela-sela kegiatan retreat Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.