Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pak Koster, Dialog, dan Sebuah Jalan Tengah

pengamat
Bali Tribune / Umar Ibnu Alkhatab - Pengamat Kebijakan Publik

balitribune.co.id | Gubernur Bali, Wayan Koster (Pak Koster), kembali berdialog dengan massa aksi. Jika sebelumnya ia berdialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana di wantilan DPRD Bali terkait penanganan krisis sampah dan sejumlah kebijakan yang dinilai belum efektif pada tanggal 22 April 2026, kemarin Pak Koster menemui dan berdialog dengan ratusan mahasiswa dan serikat pekerja di kompleks Kantor Gubernur Bali terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tanggal 21 Oktober 2026. Artinya, Pak Koster sedang menunjukkan gaya kepemimpinan yang jarang kita lihat hari-hari ini, yakni berdialog langsung dengan massa aksi. Di tengah orasi dan teriakan peserta aksi, Pak Koster tidak memilih jalan yang pasif atau melempar beban kepada birokrasi, beliau datang, mendengar, dan menjawab tuntutan yang diajukan. Dan dari dialog yang elegan itulah lahir sebuah harapan baru, Pak Koster membuka peluang besar menetapkan UMP di atas Rp 3,45 juta.

Secara umum, tujuan dialog adalah bagaimana mencapai kesepemahaman bersama, membangun saling pengertian dan menerima sudut pandang pihak lain tanpa harus saling mengalahkan. Selain itu, dialog adalah cara konstruktif untuk memecahkan masalah, mendiskusikan isu tertentu untuk menemukan solusi atau gagasan yang konstruktif. Dus dialog adalah instrumen untuk mempererat hubungan, kebersamaan, rasa hormat, dan memperkuat ikatan dalam relasi sosial, kerja, dan komunitas. Intinya dialog adalah cara praktis untuk mencapai pemahaman bersama, bertukar informasi, dan menyelesaikan masalah melalui komunikasi timbal balik. Dalam konteks di atas, kehadiran langsung Pak Koster dalam aksi massa harus kita hargai sebagai cara beliau untuk mendapatkan informasi dari tangan pertama dan informasi tersebut bisa dipakainya untuk membuat kebijakan yang solutif atas apa yang diharapkan oleh massa aksi.

Hemat kita, di banyak daerah, dialog antara pemimpin dan rakyat seringkali dihindari karena khawatir akan timbulnya perang urat syaraf yang kemudian menyisakan konflik. Di samping itu masih adanya ego jabatan dan miskonsepsi bahwa komunikasi satu arah (monolog) jauh lebih efisien. Kita akui bahwa dialog seringkali memicu perdebatan karena membicarakan masalah yang sensitif sehingga banyak pemimpin merasa tidak nyaman menghadapi situasi sulit tersebut dan karena itu mereka memilih jalan aman dengan mengedepankan komunikasi yang monolog dan kebijakan yang top down. Banyak pemimpin khawatir bahwa mendengarkan argumen orang lain akan membuat mereka tampak tidak tegas atau kehilangan kendali di mata rakyatnya Namun, di Bali, Pak Koster menjadikan dalog sebagai metode yang praktis untuk mengambil sebuah kebijakan yang strategis demi kemaslahatan banyak pihak. Pak Koster memilih hadir di tengah massa demi mengirimkan pesan politik bahwa ia dan pemerintahan yang ia pimpin tidak anti kritik.

Kita memahami bahwa semua isu yang disuarakan massa aksi adalah isu-isu yang sangat dekat dengan kehidupan mereka sekaligus paling mendasar bagi keberlanjutan Bali. Isu UMP misalnya merupakan isu yang menyangkut harkat hidup pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga dan secara lebih luas menjadi penggerak perekonomian Bali itu sendiri. UMP tidak bisa diselesaikan dengan jargon, tetapi dengan keputusan yang tepat dan bijak karena UMP bukan sekadar soal menambah beberapa ratus ribu rupiah, tetapi soal keberpihakan, apakah negara hadir untuk memastikan pekerja di Bali bisa hidup layak ataukah hanya cukup untuk bertahan hidup. Ini juga soal keadilan, di mana seorang pekerja hotel di Sanur yang melayani tamu dengan tagihan sekian juta per malam tidak seharusnya pulang ke kos dengan rasa cemas karena upahnya habis untuk makan dan kontrakan. Selanjutnya ini juga menyangkut masa depan Bali, di nama jika upah tidak layak, maka pekerja terbaik Bali akan pergi mencari upah yang kayak di negeri orang. Dan bukan sekedar soal angka, tetapi soal martabat, bahwa upah yang kayak adalah pengakuan bahwa keringat seseorang dihargai. Ketika Pak Koster membuka peluang UMP di atas Rp3,45 juta, sebenarnya ia sedang mengatakan kepada kita bahwa martabat pekerja Bali itu penting.

Di satu sisi, kita harus jujur bahwa biaya hidup di Bali sudah tidak lagi murah. Kos di Denpasar, Badung, dan Gianyar sudah mendekati harga kos di kota-kota besar di Jawa. Harga pangan naik, biaya transportasi naik. Di sisi lain, pengusaha, terutama UMKM dan sektor pariwisata yang baru pulih, juga memiliki hitung-hitungan yang tidak mudah. Kenaikan UMP yang terlalu tinggi tanpa peningkatan produktivitas bisa menekan usaha kecil. Di sinilah peran jalan tengah yang diambil Pak Koster menjadi penting. Dengan membuka ruang dialog, penetapan UMP tidak lagi menjadi keputusan sepihak di ruang rapat yang dingin, melainkan hasil dari musyawarah yang mendengar dua sisi. Pekerja didengar keluhannya, pengusaha didengar keberatannya, dan pemerintah hadir sebagai penyeimbang. Itulah makna dari jalan tengah yang diambil Pak Koster dalam kebijakan publik terkait UMP. Beliau ingin ada keputusan yang selaras antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ke depan, setiap warga perlu mengetahui dasar perhitungan UMP, apakah sudah mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi Bali, dan kebutuhan hidup layak. UMP yang tinggi tidak ada artinya jika di lapangan masih terdapat perusahaan yang membayar di bawah standar UMP.

Akhirnya, apa yang dilakukan Pak Koster dengan mahasiswa dan serikat pekerja harus menjadi budaya. Jika budaya semacam ini bisa dijaga, maka yang dibangun Pak Koster bukan hanya kebijakan, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah modal paling mahal dalam pemerintahan. Kita percaya bahwa Bali tidak membutuhkan pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin yang mau mendengar apa yang menjadi masalah rakyatnya. Dan dalam dua dialog terakhir, Pak Koster telah menunjukkan bahwa ia mau mendengar. UMP bukan hanya sekedar soal angka yang tertera dalam peraturan gubernur, tetapi soal keberanian seorang pemimpin untuk memilih jalan tengah yang berpihak pada rakyat. Jika dialog adalah jembatan, maka UMP yang layak adalah tujuan yang harus kita capai bersama. Kita berharap, apa yang dimulai Pak Koster dengan datang dan mendengar, akan berakhir dengan senyum di rumah-rumah pekerja Bali karena Bali yang kuat bukanlah Bali yang hanya indah pariwisatanya, tetapi Bali yang adil upahnya, sejahtera pekerjanya, dan bermartabat rakyatnya. Wallahu a'alamu bish-shawab.

Tabanan, 25 Oktober 2026.

wartawan
RED
Category

Kemenag Bali Perkuat Sinergi Dorong Harmoni Umat dan Budaya Integritas

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya membangun komunikasi publik yang terbuka, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan budaya integritas, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Bali memperkuat kemitraan dengan insan media melalui kegiatan "Media Connect" 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Klungkung Sebut Implementasi Perda Pengelolaan Rumah Kos Belum Optimal

balitribune.co.id I Semarapura - Implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Rumah Kos di Kabupaten Klungkung masih lemah. Lemahnya implementasi Perda tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya pendataan rumah kos sebagai dasar pengawasan penduduk nonpermanen. Dampaknya, banyak penduduk pendatang (duktang) di beberapa tempat kos yang tidak terdata. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Polres Klungkung Bekuk Terduga Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur

balitribune.co.id I Semarapura - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klungkung mengamankan seorang pria berinisial IWA (53) yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak dibawah umur di wilayah Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

Baca Selengkapnya icon click

PHRI Denpasar Desak Operator Segera Pakai SJUT di Sanur

balitribune.co.id I Denpasar - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Denpasar mendorong operator telekomunikasi segera memanfaatkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di kawasan Sanur. Lantaran hingga kini operator belum memanfaatkan fasilitas yang diperuntukkan untuk mengatasi kesemrawutan kabel udara yang merusak keindahan kota di kawasan pariwisata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Realisasi Pajak Daerah Denpasar Semester I Tahun 2026 Lampaui Target

balitribune.co.id I Denpasar - Penerimaan pajak daerah Kota Denpasar hingga 30 Juni 2026 atau semester I tahun 2026 telah melampaui target. Capaiannya mencapai 51,76 persen dari target pada APBD Induk tahun 2026. Itu diungkapkan Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adi Mertha didampingi Sekretaris Bapenda I Dewa Gede Rai, Senin (3/8/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Turnamen Tenis IKMS Cup 2026 Resmi Dibuka, Sejumlah Petenis Unggulan Tumbang di Hari Pertama

balitribune.co.id | Denpasar - Turnamen Tenis Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) Cup 2026 resmi bergulir. Kejuaraan yang berlangsung di Lapangan Tenis IKMS dan Lapangan Telkom pada 2–16 Agustus ini dibuka secara resmi oleh Ketua Pelti Bali, dr. I Wayan Sudana, di Lapangan Tenis IKMS, Jalan Gunung Lebah Nomor 25, Denpasar, Minggu (2/8/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.