balitribune.co.id | Mangupura - Untuk mencegah terjadinya korupsi atau kebocoran, Pemkab Badung mulai memberlakukan sistem non tunai dalam pembayaran parkir di areal Parkir Pantai Kuta. Pengoperasian sistem parkir non tunai ini diresmikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba bertempat di Areal Parkir Samping Skate Park, Pantai Kuta, Rabu (15/1).  

Mesin Parkir Non Tunai yang digunakan merupakan hibah dari Bank BPD Bali kepada Pemkab Badung.

Peresmian turut dihadiri Direktur Bisnis BPD Bali I Nyoman Sumanaya, Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura Ida Bagus Made Surawan beserta jajaran, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung Ida Bagus Gede Arjana, Camat Kuta D Ngurah Bayudhewa, Lurah Kuta Putu Dedik Ardiana, perwakilan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Badung, Perwakilan Dinas Perhubungan Badung dan Bendesa Adat Kuta I Komang Alit Ardana.

Pj Sekda Surya Suamba mengatakan ini merupakan wujud kerjasama antara BPD Bali dengan Pemkab Badung dimana penggunaan mesin parkir non tunai di aset Pemkab Badung. 

Pemkab Badung berkomitmen untuk mengedepankan integritas dalam tata kelola aset.

“Dengan penggunaan cashless ini, mengurangi penggunaan uang tunai agar seluruh pendapatan yang ada langsung masuk ke sistem," ujarnya.

Hasil dari parkir ini selanjutnya akan dibagi sesuai perjanjian kerjasama dengan Desa Adat Kuta. Dimana 60% diberikan kepada Desa Adat guna dimanfaatkan untuk pengelolaan pantai termasuk juga untuk pembayaran gaji dan operasional, setelah itu 40% masuk ke Pemkab Badung.

"Setelah itu baru dibagi dengan Desa Adat Kuta dengan perbandingan 60 persen desa adat dan 40 persen Pemkan Badung," kata Surya Suamba.

Dijelaskan juga bahwa penggunaan mesin Cashless atau Non Tunai di areal parkir Pantai Kuta ini merupakan yang pertama dan akan dilanjutkan ke berbagai tempat di wilayah Kabupaten Badung.

Pemkab Badung sedang mengkaji penerapan sistem cashless pada pengguna yang parkir di sepanjang jalan Pantai Kuta, agar tidak ada lagi pungutan tunai.

“Bapak Bupati dan Wakil Bupati pimpinan kami bersama DPRD Kabupaten Badung sangat menekankan agar mengurangi penggunaan cash. Hal ini dikarenakan Kabupaten Badung baru saja memperoleh predikat Kabupaten Percontohan Antikorupsi oleh KPK RI. Jadi kami ingin mewujudkan Badung bebas korupsi dengan penerapan cashless dan juga dengan penggunaan cash ini tidak ada lagi kebocoran dari pendapatan kita,” tukasnya.