balitribune.co.id | Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) membantah kabar yang menyebut Puan Maharani telah mengajak Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden (Cawapres) pada kontestasi Pilpres 2024. Ajakan itu disebut disampaikan saat Puan mengunjungi kediaman Prabowo di Bukit Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Minggu (4/9/2022).
"Wah saya tidak mendengar apa pun. Soal capres-cawapres tidak pernah dibahas, nggak dibahas. Nggak dibahas sama sekali," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah dikutip, Rabu (7/9/2022).
Dikutip dari Sindonews.com, Said yang hadir mendampingi Puan ketika berkunjung ke kediaman Prabowo itu mengungkapkan, pembahasan dalam pertemuan hanya berkaitan dengan visi besar tentang bangsa Indonesia ke depan.
Dalam kesempatan itu, kata Said, walaupun sebagai partai yang sudah memenuhi presidential threshold untuk mengusung capres sendiri, tapi PDIP sudah terbiasa dengan gotong-royong. Tak hanya itu, topik yang dibahas dalam pertemuan antara PDIP dan Gerindra adalah perihal kesinambungan program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Estafet kepemimpinan bukan hanya menyangkut orang, tapi menyangkut visi misinya, program-programnya," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto angkat bicara ihwal namanya yang digadang-gadang akan diduetkan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani di Pilpres 2024.
"Iya ini kita lihat nanti perkembangan," kata Prabowo di Gedung NasDem Tower, Jakarta, Rabu (1/6/2022).
Diketahui, nama pasangan Prabowo-Puan menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang selalu masuk dalam simulasi yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Bahkan, tak sedikit sejumlah elite politik mengomentari kemungkinan pasangan ini melenggang di Pilpres 2024.
Kendati demikian, Menteri Pertahanan (Menhan) itu tak melanjutkan perkembangan yang dimaksud itu seperti apa. Prabowo langsung masuk ke dalam mobil, dan pergi meninggalkan lokasi.
Peluang duet Prabowo Subianto- Puan Maharani bisa terwujud sebagai pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024.
Hal ini dikatakan pengamat Politik dari Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Khoirul Umam.
"Hal tersebut sangat mungkin terjadi. Alasannya adalah, tidak ada kendala batasan threshold mengingat PDIP memiliki saham politik 20% dan Gerindra sekitar 12% dari Pemilu 2019. Jika presidential threshold 20%, dengan dua partai saja sudah mencukupi persyaratan PT tersebut," ujar Khoirul Umam, Rabu (24/11/2021) silam.
