balitribune.co.id | Gianyar - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (2/11/2026) sore. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pusat Pemerintahan Kabupaten Gianyar.
Verifikasi tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah penilaian administrasi terhadap penyelenggaraan PUG Tahun 2024 dan 2025. Evaluasi ini menjadi bagian dari proses penilaian dalam rangka Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026. Penilaian mencakup tiga komponen utama, yakni pelembagaan, pelaksanaan, dan inovasi pendukung PUG. Ketiga komponen tersebut menjadi indikator untuk mengukur komitmen, kebijakan, serta upaya pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke berbagai sektor pembangunan.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan Pemerintah Daerah Wilayah I KemenPPPA, Eni Widiyanti, S.E., MPP., M.S.E., mengapresiasi komitmen Pemkab Gianyar dalam menyampaikan data dan informasi terkait penyelenggaraan PUG beserta capaian yang telah diraih. Menurutnya, data dan informasi tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan sekaligus mendalami implementasi PUG di daerah. Melalui verifikasi ini, tim juga ingin melihat secara objektif sejauh mana komitmen pemerintah daerah diwujudkan melalui kebijakan, program, dan hasil pelaksanaan di lapangan.
Eni Widiyanti juga menekankan pentingnya dukungan terhadap tujuh proses pembangunan yang selaras dengan program pembangunan nasional. Dengan demikian, perspektif gender dapat terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, memaparkan capaian penyelenggaraan PUG di Kabupaten Gianyar. Ia juga mengharapkan masukan dan arahan dari tim verifikator sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas implementasi PUG ke depan.
Agung Mayun menegaskan, Pemkab Gianyar akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga pemerintah desa dan kelurahan. Selain penguatan sinergi, kesesuaian antara dokumen dan data dukung dengan pelaksanaan program di lapangan juga menjadi perhatian. Hal ini penting agar proses evaluasi mampu memberikan gambaran objektif mengenai capaian sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan. "Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPPA serta seluruh tim verifikator. Terima kasih atas pendampingan dan masukan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar," ujar Anak Agung Gde Mayun.
