Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pengembangan Desa Wisata Masih Terganjal SDM

pembenahan
DESA KENDERAN – Suasana Desa Kendran, salah satu Desa Wisata di Gianyar yang terus melakukan pembenahan.

BALI TRIBUNE - Masing-masing desa di Kabupaten Gianyar memiliki beragam potensi untuk dikembangkan sebagai ojek wisata. Namun sayang, baru sembilan desa yang ditetapkan sebagai desa wisata. Itupun perkembangannya masih terbatas, lantaran terkendala pendukung kualitas sumber daya manusia (SDM).  Sehingga penetapan desa wisata terkesan hanya status tanpa disertai pergerakan masyarakatnya.

 Berdasarkan SK Bupati Gianyar Nomor 429/E02/Hukum/2017, sembilan desa yang ditetapkan  sebagai desa wisata meliputi Singapadu Kaler, Singapadu Tengah, Taro, Kerta, Blahbatuh, Kemenuh, Mas, Kenderan, dan Kedisan. Namun, pasca penetapan hanya beberapa ada pergerakan dukungan komponen desanya. Selebihnya, hanya hanya mengandalkaan potensi alam budayanya, tanpa gerapan untuk berupaya bersaing menarik minat wisatawan.

Kasi Sumber Daya Pariwisata, Diparda Gianyar, Desak Made Utari, Kamis (10/5), menyebutkan, semua desa di Gianyar memiliki potensi yang merata sebagai desa wisata. Tapi untuk ditetapkan itu mesti dilakukan verifikasi. Inilah yang membuat kenapa banyak desa yang belum ditetapkan, lantaran secara regulasi harus terpenuhi.  “Jadi membutuhkan  proses, supaya ada identitasnnya.  Semisal seninya, heritage, peninggalan sejarah, makanannya, kerajinannya dan lainnya,” ungkapnya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur, administrasi desa, serta  orang-orang yang akan mengelolanya hingga organisasinya.  Karena desa wisata sifatnya dinamis agar  siap bersaing. Oleh karena itu, pengembangan SDM  sangat dibutuhkan. Karena  potensi alam, seni, budaya dan lainnya harus didukung pengelolaan oleh  orang-orang yang kompetitif dan inovatif. “Untuk itu, pelatihan terus kami intensifkan. Seperti guide lokal, hingga kesiapan pengelolaan homestaynya,” terangnya.

Lanjutnya, untuk tahun ini pihaknya fokus pada pembinaan Sembilan desa wisata yang ditetapkan itu. Setelah itu,  pada tahun  2019 Pemkab Gianyar menargetkan penambahan 20 desa wisata yang baru.  Sebelum menyandang status sebagai desa wisata, ada beberapa proses pembinaan dan pencatatan potensi, kesiapan desa, pengelola dan lingkungan. 

wartawan
redaksi
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.