BALI TRIBUNE - Disela Rapat Kerja Nasional Afiliasi Penukaran Valuta Asing (Rakernas APVA), di Denpasar, Jum'at (9/11), Kepala Group Surveilans KLU dan Moneter Departemen Surveilans Sistem Keuangan Bank Indonesia,  Zulman Nukman yang didampingi Datok Amat Tantoso, Ketua Umum Afiliasi Penukaran Valuta Asing (APVA) Indonesia mengatakan, Rakernas ini sangat strategis, dimana berbagai hal akan dibahas secara internal apa saja yang menjadi konsen organisasi juga  strategis dalam rangka untuk berkonsolidasi, berkoordinasi dan menyusun Program Kerja ke depan, sehingga Industri KUPVA BB akan betul-betul dapat memberikan peran strategis dan berkonstribusi nyata dalam pembangunan perekenomian Indonesia. Namun bagi BI persoalan strategis yang perlu ditindak lanjuti adalah bagaimana peran penyelenggara KUPVA BB dalam mendukung Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). "Dapat kami informasikan bahwa pada acara tahunan Asia Pacific Group (APG) on Money Laundering yang diselenggarakan di Kathmandu, Nepal pada tanggal 21 s.d. 27 Juli 2018, FATF telah menerima dan mengesahkan laporan atau Mutual Evaluation Report (MER) Indonesia serta MER Indonesia tersebut dinilai Sangat Memadai," tutur pejabat yang pernah bertugas di Bali ini. MER itu sendiri merupakan laporan yang memuat hasil penilaian kepatuhan dan efektivitas rezim APU dan PPT Indonesia berdasarkan standar internasional yang dikeluarkan FATF (FATF Recommendations). Hal ini tentu perlu terus didukung oleh industri keuangan di dalam negeri termasuk keberhasilan Industri KUPVA BB dalam menaati dan mengimplementasikan ketentuan APU dan PPT dalam kegiatan operasionalnya sehingga dapat semakin mendukung upaya Indonesia untuk menjadi anggota (member) FATF dari status saat ini yang masih menjadi observer FATF. Untuk menjadi anggota FATF sepenuhnya, maka pada tahun 2019 FATF akan melakukan MER terhadap Indonesia. "Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengimbau kepada seluruh penyelenggara KUPVA BB, khususnya yang berada di Bali, untuk mempersiapkan diri sebaiknya-baiknya, mengingat terdapat kemungkinan assossor FATF akan melakukan visit ke Bali pada saat dilakukan MER tahun 2019, dan beberapa penyelenggara KUPVA BB di Bali akan dijadikan sampel oleh assessor dari FATF," kata Nukman lagi. Terkait kewajiban menjadi Badan Berizin untuk pembawaan UKA di atas ekuivalen Rp1Miliar. Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan PBI No.20/2/PBI/2018 tanggal 4 Maret 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Pabean Indonesia (PBI Pembawaan UKA). Sebagai Implikasi dari berlakunya ketentuan dimaksud, maka seluruh aktivitas Pembawaan UKA dengan nominal equivalent di atas 1 Miliar Rupiah, baik ke dalam dan ke luar wilayah Pabean Indonesia secara handcarry ataupun kargo wajib memperoleh persetujuan dari BI. "Sebagai gambaran, hingga saat ini telah terdapat 15 Badan Berizin di seluruh Indonesia (Jakarta 12, Batam 2, dan Bali 1). Adapun realisasi impor UKA untuk bulan September 2018 yaitu ekuivalen sebesar Rp1,78 Triliun, sementara realisasi ekspor UKA bulan September 2018 yaitu ekuivalen sebesar Rp2,49 Triliun," kata Nukman mencontohkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pihaknya mengimbau kepada para penyelenggara KUPVA BB untuk menjadi Badan Berizin dalam hal memiliki intensitas yang tinggi untuk melakukan pembawaan UKA di atas Rp1Miliar per pembawaan, mengingat sanksi kewajiban membayar maksimal apabila tidak memiliki izin sebagai Badan Berizin dari Bank Indonesia yaitu sebesar Rp300Juta per pembawaan. Sebagai gambaran umum dapat di informasikan, jumlah Penyelenggara KUPVA BB berizin di seluruh Indonesia sampai dengan akhir Oktober 2018 berjumlah kurang lebih 1.127 Penyelenggara KUPVA BB. Wilayah Provinsi Bali sendiri merupakan salah satu sentra utama kegiatan penukaran valuta asing. Hal tersebut dapat diliihat dari jumlah Penyelenggara KUPVA BB di wilayah Provinsi Bali yang mencapai 121 Penyelenggara dengan jumlah kantor cabang sebanyak 511, sehingga secara total terdapat 632 kantor penyelenggara KUPVA BB berizin yang melakukan kegiatan usaha penukaran uang di wilayah Provinsi Bali. Berdasarkan data transaksi Triwulan III tahun 2018 tercatat rata-rata volume transaksi jual dan beli bulanan dari seluruh kantor pusat Penyelenggara KUPVA BB yang berada di Provinsi Bali yaitu sebesar Rp3,47 triliun atau 9,93% terhadap rata-rata volume transaksi nasional yang mencapai Rp34,93 triliun per bulan.