balitribune.co.id | Badung - Petani kopi di Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli sebagai program percontohan perdagangan karbon kebun kopi berpotensi mendapatkan hasil dari perdagangan karbon kebun kopi senilai Rp350 juta per tahun. 

Kebun kopi seluas 600 hektare yang menjadi perdagangan karbon ini tinggal menunggu legalitas dari Kementerian Kehutanan. Dari pihak Coop Coffee Indonesia Foundation sebagai agregator dalam karbon kopi petani di Kintamani ini menyampaikan secara regulasi sudah lengkap, saat ini hanya menunggu satu perundang-undangan bagaimana lahan petani itu diregistrasi ke dalam sistem negara untuk penjual karbon. 

 "Info terbaru per hari ini (Rabu 9 September 2026) dari Kementerian Kehutanan, karena karbon ini dibawa sektor perhutanan, dalam dua minggu lagi dari sekarang. Jadi registrasi haknya sudah bisa diakses oleh para petani. Sehingga nanti semua petani-petani yang selama ini sudah kita bina legalitasnya, kita masukkan ke dalam platform itu. Sehingga artinya kita sudah mulai bisa melakukan perdagangan karbon secara legal," beber Founder Coop Coffee Foundation, Reza Fabianus di Badung, Rabu (9/9/2026).

Kata dia, untuk perdagangan karbon kebun kopi di Desa Catur Kintamani ini sudah ada pembelinya yakni dari perusahaan Jepang untuk seluas 530 hektare dan perusahaan Indonesia seluas 70 hektare. "Desa Catur 600 hektare potensi karbon kira-kira di Rupiahkan hampir 350 juta setahun. Sebenarnya proyek Kintamani ini secara keseluruhan adalah kita mau jual ke Jepang. Namun atas permintaan Kementerian Kehutanan ada satu kelompok tani di Desa Catur seluas 70an hektare kita perdagangkan dalam negeri dulu pembelinya Pertamina. Keseluruhan Kintamani yang sudah kita develop (program karbon) 24 ribu hektare dari 6.600 petani," bebernya.

Ia menjelaskan, sebagai agregator dalam karbon kopi, pihaknya telah mengedukasi  dan memberikan pemahaman terkait perdagangan karbon ini kepada petani kopi di Desa Catur. "Kita tahu (petani) tidak paham soal karbon. Lalu, petani Kintamani ribuan bagaimana kita memulai mengedukasi, mengumpulkan data-data petani untuk nantinya dimasukkan ke dalam platform dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai agregator. Sehingga nantinya karbon petani ini bisa dihubungkan dengan pembeli karbon di dunia sekaligus kita juga berperan sebagai penghubung dengan pembeli karbon," jelasnya.