Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Permudah Koordinasi, Komisi I DPRD Badung Gelar Raker Dengan OPD Terkait

Bali Tribune / RAKER - Komisi I DPRD Badung saat menggelar raker dengan sejumlah OPD terkait di lingkup Badung, Selasa (7/1).

balitribune.co.id | MangupuraKomisi I DPRD Badung mengawali awal tahun 2025 dengan rapat kerja (Raker) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan mitra kerja Komisi I, di Ruang Rapat Madya Gosana Gedung DPRD Badung, Selasa (7/1). Rapat kerja perdana ini diisi dengan pengenalan dari masing-masing instansi agar memudahkan koordinasi ke depannya dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Badung.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, didampingi anggota I Wayan Loka Astika, Putu Dendy Astra Wijaya, I Wayan Puspa Negara, I Wayan Sugita Putra, I Made Rai Wirata, I Putu Sika Adi Putra, dan I Made Tomy Martana Putra. Rapat kerja menghadirkan OPD antara lain dari BPBD, BKPSDM, BPKAD, BRIDA, DPMPTSP, Kesbangpol, Satpol PP, Disdukcapil, Diskerpus, Dinas PMD, Diskarmat, serta Bagian Hukum, Perencanaan dan Keuangan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi, Kesra, Pemerintahan, Umum, dan Pembangunan Setda Kabupaten Badung.

“Pada pertemuan perdana ini lebih ke memperkenalkan diri. Karena dari anggota DPRD Badung ini ada pergeseran di masing-masing komisi. Seperti saya misalnya, dulu kan di Komisi II, tapi sekarang di Komisi I. Sehingga dari perkenalan ini, ke depannya koordinasi dalam hal pelaksanaan tugas-tugas dan tupoksi masing-masing, baik itu di OPD maupun di lembaga DPRD bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Lanang Umbara melanjutkan, dari pertemuan perdana ini tentunya akan berlanjut dengan rapat-rapat kerja selanjutnya. Namun untuk mengoptimalkan pembahasan kerja, dalam satu kali pertemuan akan mengundang beberapa OPD, sehingga rapat menjadi lebih fokus. “Untuk pembahasan dan pematangan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Badung melalui OPD-OPD terkait, kita akan laksanakan sesegera mungkin. Biar lebih efektif dan optimal, nanti kita undang mungkin maksimal 3 OPD, agar kita bisa lebih mendalami program-programnya, baik keunggulannya, kekurangannya, dan hal-hal apa saja yang bisa kita sempurnakan,” terang politisi PDIP Dapil Petang ini.

Dikatakan, selain mengundang di rapat kerja, Komisi I DPRD Badung juga rencananya akan turun langsung ke OPD-OPD terkait untuk meninjau masing-masing program di tahun 2025 yang sudah dirancang. Hal ini bertujuan untuk kroscek langsung bagaimana pelaksanaan program kerja di masing-masing OPD. “Kami akan lakukan kunjungan kerja ke OPD-OPD terkait. Sehingga di sana kita bisa melihat dan merasakan langsung, baik dari fasilitas kantornya, sistem pelayanannya bagaimana kepada masyarakat kita di Badung. Sekalian kita kroscek apa yang beliau katakan, benar atau tidak,” kata mantan Perbekel Desa Pelaga tersebut.

wartawan
ANA

Antusiasme Warga Padati Gilimanuk hingga Hutan Cekik Sambut Kedatangan Presiden Prabowo

balitribune.co.id | Negara - Masyarakat Kabupaten Jembrana tumpah ruah memadati kawasan Gilimanuk hingga Hutan Cekik pada Selasa (25/8/2026). Kedatangan ribuan warga dan pelajar ini guna menyambut kunjungan kerja perdana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diagendakan melakukan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan hutan Bali Barat.

Baca Selengkapnya icon click

Data 129 Ormas, Kesbangpol Badung Dorong Penataan dan Pemberdayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung mencatat sebanyak 129 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah terdata hingga Agustus 2026. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya lingkungan hidup, seni budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Ancam Cabut Izin Usaha Besar yang Abaikan Produk Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menyiapkan aturan yang mewajibkan pelaku usaha besar, khususnya sektor pariwisata, menggunakan produk unggulan lokal. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut nantinya dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.