Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Petani Penggarap Sendang Pasir Lengkapi Data Penguasaan Lahan

Pendataan Penguasaan Lahan
Bali Tribune / PENDATAAN - Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali  melakukan pendataan melengkapi informasi mengenai bidang tanah yang selama ini dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh petani di Desa Pemuteran.

balitribune.co.id | Singaraja - Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang, sejumlah persoalan terkait konflik agraria mulai dilakukan pendataan untuk diselesaikan. UU Pengaturan Reforma Agraria sendiri disahkan DPR pada 22 September 2026 dan diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026.

Salah satunya konflik agraria di Dusun Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.  Upaya untuk memperoleh kejelasan status penguasaan lahan mulai memasuki tahap pendataan.

Para petani penggarap diminta melengkapi informasi mengenai bidang tanah yang selama ini dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan untuk memahami kondisi penguasaan tanah secara lebih utuh, terutama di kawasan Sendang Pasir yang memiliki sejarah panjang persoalan agraria.

Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) yang dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali di Desa Pemuteran. Pendataan ini menjadi bagian penting dalam penelusuran kondisi penguasaan tanah di wilayah Sendang Pasir yang selama ini diwarnai persoalan agraria. Konflik tersebut berkaitan dengan lahan seluas kurang lebih 246,5 hektare yang dipersengketakan antara warga atau petani penggarap dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Persoalan tersebut memiliki latar belakang panjang. Warga dan petani disebut telah menempati serta menggarap lahan secara turun-temurun. Sejumlah catatan menyebut keberadaan masyarakat di kawasan itu telah berlangsung sejak 1917, sementara catatan lainnya mengaitkan perpindahan warga dengan eksodus akibat bencana sekitar 1963. Lahan yang menjadi objek persoalan tersebut merupakan eks Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Desa Pemuteran yang sebelumnya dikuasai PT Margarana. Kondisi ini membuat pendataan riwayat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi salah satu tahapan penting untuk memperoleh gambaran faktual di lapangan.

Ketua Serikat Tani Suka Makmur Desa Pemuteran, M. Rasid, membenarkan pihaknya telah diminta oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DIP4T Tahun 2026. Dukungan tersebut berkaitan dengan pengumpulan serta verifikasi data fisik dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

“Dalam proses tersebut, data setiap bidang tanah akan dihimpun bersama informasi terkait kondisi penguasaan dan pemanfaatannya. Selanjutnya, data yang terkumpul akan melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kesesuaian informasi dengan kondisi di lapangan,” jelas Rasid, Selasa (10/11).

Pria yang akrab disapa Rasik ini mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi masyarakat, khususnya petani penggarap, untuk memperoleh pemahaman mengenai aspek teknis dan administratif dalam pendataan pertanahan.

“Kendati masih terdapat data yang tumpang tindih, informasi mengenai bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur. Paling tidak data ini akan menjadi pegangan kami,” imbuhnya.

Rasik menambahkan, bagi petani penggarap di Sendang Pasir, proses ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan data dan informasi mengenai riwayat serta kondisi penguasaan lahan yang selama ini mereka kelola. “Kelengkapan dan verifikasi data diharapkan dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan pertanahan di Desa Pemuteran,” tandasnya. 

wartawan
CHA
Category

Gebyar Literasi Denpasar ke-2 Siap Digelar Oktober

balitribune.co.id | Denpasar - Menyusul kesuksesan gelaran perdana, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali menggelar Gebyar Literasi (GELIS) kedua tahun ini pada 2–3 Oktober 2026. Acara yang mempertemukan pelajar, penulis, dan pegiat literasi ini akan dipusatkan setiap hari pukul 08.00–17.00 WITA.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Bangli Genjot Percepatan Verval KDMP, 18 Unit Dinyatakan Layak dengan Catatan Perbaikan

balitribune.co.id | Bangli - Pemerintah Kabupaten Bangli terus memacu percepatan verifikasi dan validasi (verval) fisik, gerai, pergudangan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Langkah krusial ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Verval Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP yang berlangsung di Gedung Bukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli, Kamis (24/9/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Capaian Rendah, Komisi III DPRD Bangli Desak Evaluasi Realisasi Retribusi Parkir

balitribune.co.id | Bangli - Realisasi retribusi parkir di Kabupaten Bangli menuai sorotan tajam dari Komisi III DPRD Bangli saat rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bangli, Kamis (24/9/2026). Dewan menilai Dishub kerap gagal memenuhi target pendapatan yang ditetapkan setiap tahunnya.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pembongkaran Ruko Jalan Sulawesi Jalan di Tempat

balitribune.co.id | Denpasar - Penataan kawasan ruko di Jalan Sulawesi yang melanggar sempadan Tukad Badung masih berjalan di tempat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa,Kamis (24/9/2026), menyatakan bahwa pembongkaran bangunan tersebut sepenuhnya masih menunggu kesiapan dari para pemilik lahan.

Baca Selengkapnya icon click

Efisiensi Anggaran Buleleng Dipacu, Bupati Sutjidra Pastikan Pembayaran Iuran BPJS Warga Tetap Aman

balitribune.co.id | Singaraja - Arah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mulai memperlihatkan dilema pengelolaan keuangan daerah. Di satu sisi, pemerintah memangkas sejumlah belanja di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Di sisi lain, agenda pembangunan infrastruktur tetap didorong melalui rencana pinjaman daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.