Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Petani Penggarap Sendang Pasir Lengkapi Data Penguasaan Lahan

Pendataan Penguasaan Lahan
Bali Tribune / PENDATAAN - Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali  melakukan pendataan melengkapi informasi mengenai bidang tanah yang selama ini dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh petani di Desa Pemuteran.

balitribune.co.id | Singaraja - Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang, sejumlah persoalan terkait konflik agraria mulai dilakukan pendataan untuk diselesaikan. UU Pengaturan Reforma Agraria sendiri disahkan DPR pada 22 September 2026 dan diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026.

Salah satunya konflik agraria di Dusun Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.  Upaya untuk memperoleh kejelasan status penguasaan lahan mulai memasuki tahap pendataan.

Para petani penggarap diminta melengkapi informasi mengenai bidang tanah yang selama ini dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan untuk memahami kondisi penguasaan tanah secara lebih utuh, terutama di kawasan Sendang Pasir yang memiliki sejarah panjang persoalan agraria.

Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) yang dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali di Desa Pemuteran. Pendataan ini menjadi bagian penting dalam penelusuran kondisi penguasaan tanah di wilayah Sendang Pasir yang selama ini diwarnai persoalan agraria. Konflik tersebut berkaitan dengan lahan seluas kurang lebih 246,5 hektare yang dipersengketakan antara warga atau petani penggarap dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Persoalan tersebut memiliki latar belakang panjang. Warga dan petani disebut telah menempati serta menggarap lahan secara turun-temurun. Sejumlah catatan menyebut keberadaan masyarakat di kawasan itu telah berlangsung sejak 1917, sementara catatan lainnya mengaitkan perpindahan warga dengan eksodus akibat bencana sekitar 1963. Lahan yang menjadi objek persoalan tersebut merupakan eks Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Desa Pemuteran yang sebelumnya dikuasai PT Margarana. Kondisi ini membuat pendataan riwayat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi salah satu tahapan penting untuk memperoleh gambaran faktual di lapangan.

Ketua Serikat Tani Suka Makmur Desa Pemuteran, M. Rasid, membenarkan pihaknya telah diminta oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DIP4T Tahun 2026. Dukungan tersebut berkaitan dengan pengumpulan serta verifikasi data fisik dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

“Dalam proses tersebut, data setiap bidang tanah akan dihimpun bersama informasi terkait kondisi penguasaan dan pemanfaatannya. Selanjutnya, data yang terkumpul akan melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kesesuaian informasi dengan kondisi di lapangan,” jelas Rasid, Selasa (10/11).

Pria yang akrab disapa Rasik ini mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi masyarakat, khususnya petani penggarap, untuk memperoleh pemahaman mengenai aspek teknis dan administratif dalam pendataan pertanahan.

“Kendati masih terdapat data yang tumpang tindih, informasi mengenai bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur. Paling tidak data ini akan menjadi pegangan kami,” imbuhnya.

Rasik menambahkan, bagi petani penggarap di Sendang Pasir, proses ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan data dan informasi mengenai riwayat serta kondisi penguasaan lahan yang selama ini mereka kelola. “Kelengkapan dan verifikasi data diharapkan dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan pertanahan di Desa Pemuteran,” tandasnya. 

wartawan
CHA
Category

Dinas Sosial Gianyar Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial di Blahbatuh

balitribune.co.id I Gianyar - Dinas Sosial Kabupaten Gianyar menggelar Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kantor Camat Blahbatuh, pada Kamis (4/6/2026). Kegiatan yang diikuti 106 peserta tersebut menjadi bagian dari peluncuran terbatas (piloting) digitalisasi bantuan sosial di Provinsi Bali sebelum diterapkan lebih luas.

Baca Selengkapnya icon click

Tersembur Kebocoran Pipa PAM, Pedagang Terima Kompensasi

balitribune.co.id I Gianyar - Kebocoran pipa distribusi air milik PAM Tirta Sanjiwani di wilayah Tebongkang, Ubud, yang sempat viral di media sosial, langsung disikapi.  Selain memperbaiki jaringan yang rusak, perusahaan daerah tersebut juga telah menyelesaikan kompensasi bagi pedagang yang terdampak.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkot Bangun Rumah Singgah Konseling Kekerasan Anak dan Perempuan

balitribune.co.id I Denpasar - Tingginya angka kekerasan perempuan dan anak di Denpasar menjadi perhatian khusus Pemkot Denpasar. Untuk memberikan penanganan dan konseling, Pemkot Denpasar pun membangun Rumah Singgah Kula Abhi Praya di Jalan Gatot Subroto VI F yang dilaunching, Kamis, (4/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DLHK Munculkan Program “Yadnya Sampah”, Hasil Bank Sampah Diarahkan Bantu Biaya Upacara Adat

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terus mengoptimalkan program bank sampah melalui inovasi “Yadnya Sampah”. Program ini memanfaatkan hasil penjualan sampah anorganik untuk mendukung pembiayaan kegiatan adat dan keagamaan di tingkat banjar.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Mulai 2027, Bupati Badung Wajibkan Setiap Desa Miliki Sekolah Sepak Bola

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung akan mewajibkan setiap desa dan kelurahan memiliki Sekolah Sepak Bola (SSB) sebagai upaya mencetak atlet berbakat sejak usia dini. Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada tahun 2027 melalui surat edaran resmi yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.