Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Petani Penggarap Sendang Pasir Lengkapi Data Penguasaan Lahan

Pendataan Penguasaan Lahan
Bali Tribune / PENDATAAN - Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali  melakukan pendataan melengkapi informasi mengenai bidang tanah yang selama ini dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh petani di Desa Pemuteran.

balitribune.co.id | Singaraja - Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang, sejumlah persoalan terkait konflik agraria mulai dilakukan pendataan untuk diselesaikan. UU Pengaturan Reforma Agraria sendiri disahkan DPR pada 22 September 2026 dan diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026.

Salah satunya konflik agraria di Dusun Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.  Upaya untuk memperoleh kejelasan status penguasaan lahan mulai memasuki tahap pendataan.

Para petani penggarap diminta melengkapi informasi mengenai bidang tanah yang selama ini dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan untuk memahami kondisi penguasaan tanah secara lebih utuh, terutama di kawasan Sendang Pasir yang memiliki sejarah panjang persoalan agraria.

Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) yang dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali di Desa Pemuteran. Pendataan ini menjadi bagian penting dalam penelusuran kondisi penguasaan tanah di wilayah Sendang Pasir yang selama ini diwarnai persoalan agraria. Konflik tersebut berkaitan dengan lahan seluas kurang lebih 246,5 hektare yang dipersengketakan antara warga atau petani penggarap dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Persoalan tersebut memiliki latar belakang panjang. Warga dan petani disebut telah menempati serta menggarap lahan secara turun-temurun. Sejumlah catatan menyebut keberadaan masyarakat di kawasan itu telah berlangsung sejak 1917, sementara catatan lainnya mengaitkan perpindahan warga dengan eksodus akibat bencana sekitar 1963. Lahan yang menjadi objek persoalan tersebut merupakan eks Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Desa Pemuteran yang sebelumnya dikuasai PT Margarana. Kondisi ini membuat pendataan riwayat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi salah satu tahapan penting untuk memperoleh gambaran faktual di lapangan.

Ketua Serikat Tani Suka Makmur Desa Pemuteran, M. Rasid, membenarkan pihaknya telah diminta oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DIP4T Tahun 2026. Dukungan tersebut berkaitan dengan pengumpulan serta verifikasi data fisik dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

“Dalam proses tersebut, data setiap bidang tanah akan dihimpun bersama informasi terkait kondisi penguasaan dan pemanfaatannya. Selanjutnya, data yang terkumpul akan melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kesesuaian informasi dengan kondisi di lapangan,” jelas Rasid, Selasa (10/11).

Pria yang akrab disapa Rasik ini mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi masyarakat, khususnya petani penggarap, untuk memperoleh pemahaman mengenai aspek teknis dan administratif dalam pendataan pertanahan.

“Kendati masih terdapat data yang tumpang tindih, informasi mengenai bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur. Paling tidak data ini akan menjadi pegangan kami,” imbuhnya.

Rasik menambahkan, bagi petani penggarap di Sendang Pasir, proses ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan data dan informasi mengenai riwayat serta kondisi penguasaan lahan yang selama ini mereka kelola. “Kelengkapan dan verifikasi data diharapkan dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan pertanahan di Desa Pemuteran,” tandasnya. 

wartawan
CHA
Category

Ketua DPRD Bangli Desak Pemkab Bentuk Satgas Pencegahan Rabies

balitribune.co.id I Bangli - Maraknya kasus gigitan anjing positif rabies  belakangan ini mendapat tanggapan serius dari kalangan DPRD Bangli. Dewan mendesak agar segera dibentuk Satgas  pencegahan rabies. Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika mengatakan isu rabies adalah sangat sensitif terutama untuk dunia pariwisata.

Baca Selengkapnya icon click

Dinas Pertanian Klungkung Siaga Virus ASF, Pengawasan Kandang Babi Diintensifkan

balitribune.co.id I Semarapura - Kekhawatiran mulai dirasakan peternak babi di Bali setelah muncul laporan kematian ternak secara mendadak di sejumlah daerah. Kondisi ini memicu kewaspadaan pemerintah daerah terhadap potensi merebaknya kembali penyakit African Swine Fever (ASF) yang sebelumnya sempat menghantam sektor peternakan babi di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Denpasar Kreatif 2026: Wadah Sineas dan Fotografer Abadikan Esensi Budaya Kota

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata  menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Lomba Foto, Video dan Pameran Kreatif Denpasar  Tahun 2026. Kegiatan ini mendapat sambutan luar biasa dari para Photografer dan Sineas dengan karya-karya yang luar biasa.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Desa Adat Kapal Lestarikan Pura Beji Dedari, Dikelola Profesional sebagai Destinasi Penglukatan Spiritual

balitribune.co.id I Mangupura - Desa Adat Kapal, Kelurahan Kapal, Mengwi terus berupaya menjaga kelestarian kawasan suci Pura Beji Dedari sekaligus mengembangkan potensinya sebagai destinasi penglukatan spiritual yang tertata dan profesional. 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan upacara melaspas sejumlah bangunan penunjang wisata di kawasan pura, Rabu (27/5/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati dan Wabup Badung Hadiri Karya Melaspas di Pura Dalem Suargan Bongkasa

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menghadiri Upacara Ngeratep dan Melaspas Ida Betara di Pura Dalem Suargan, Banjar Kedewatan, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kamis (28/5/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.