Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PHDI Badung Dituntut Hadir Beri Solusi Persoalan Umat, Bukan Sekadar Urus Organisasi

Lokasabha PHDI Badung
Bali Tribune / LOKASABHA XI - Bupati Adi Arnawa bersama Wabup Bagus Alit Sucipta menghadiri dan membuka Lokasabha XI PHDI Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Sabtu (24/10/2026).

balitribune.co.id | Mangupura - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Badung dituntut memperkuat perannya sebagai lembaga keumatan yang mampu menjaga persatuan, merawat solidaritas, serta memberikan solusi atas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Hindu.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat membuka Lokasabha XI PHDI Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Badung, Sabtu (24/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi kepengurusan periode 2021–2026 sekaligus merumuskan arah kebijakan organisasi untuk lima tahun mendatang.

Adi Arnawa menegaskan, tugas PHDI tidak sebatas menjalankan roda organisasi dan memilih kepengurusan baru. Lebih dari itu, PHDI diharapkan mampu menjadi perekat umat Hindu, membangun kesamaan pemahaman, serta menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Ketika ada persoalan yang menyangkut umat, PHDI harus hadir dan tanggap. Berikan pemahaman serta masukan yang benar sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Jangan sampai ada tindakan diskriminatif yang justru dapat mengganggu kerukunan dan keharmonisan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, Lokasabha harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi program kerja sebelumnya. Program yang telah berjalan baik perlu dipertahankan, sedangkan program yang belum optimal harus diperbaiki agar sesuai dengan kebutuhan umat. Profesionalisme pengurus juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan tugas organisasi.

Sementara itu, Sekretaris PHDI Badung I Wayan Sukarya mengatakan, Lokasabha XI membahas evaluasi kepengurusan periode 2021–2026 serta penyusunan arah kebijakan berikutnya. Sejumlah perhatian mencakup pelaksanaan karya agung Panca Wali Krama dan penguatan program keumatan melalui Focus Group Discussion (FGD) serta simakrama.

PHDI Badung juga akan membahas pengembangan pendidikan berbasis Hindu, keberadaan pura subak dan pura yang berkaitan dengan kelompok masyarakat, serta pendalaman kitab suci. Pembahasan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman agama dan pelayanan kepada umat.

Melalui Lokasabha XI, PHDI Badung diharapkan mampu menghasilkan kepengurusan dan program kerja yang responsif terhadap persoalan umat, sekaligus memperkuat solidaritas dan keharmonisan kehidupan beragama di Kabupaten Badung. 

wartawan
ANA
Category

Pemkab Bangli Ajukan Ranperda Penjaminan Kredit dan Penyertaan Modal

balitribune.co.id | Bangli - Guna meningkatkan pelayanan dan memberikan mafaat yang lebih besar kepada masyarakat, Pemkab Bangli mengajukan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke DPRD Bangli. Ranperda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli, Kamis (22/10/2026). Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Bahas Raperda Penyertaan Modal untuk Perumda Tirta Mangutama

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Pembahasan tersebut difokuskan pada landasan hukum penyertaan modal daerah, termasuk aspek perencanaan, pengelolaan, serta tata kelola perusahaan daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Desa Taro Jalani Penilaian Desa Antikorupsi 2026, Tim Evaluasi Lima Komponen

balitribune.co.id | Gianyar - Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, mengikuti penilaian Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2026 oleh Tim Penilai Provinsi Bali di Kantor Desa Taro, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program perluasan Percontohan Desa Antikorupsi di Kabupaten Gianyar untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.