balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyambut baik jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badug pada rapat paripurna, Senin (4/8).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu pemerintah melalui Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa telah merespon semua saran timbang yang diberikan dewan melalui PU tiga fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra. Hal itu diungkap Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti ditemui usai memimpin rapat paripurna di Gedung Dewan pada Senin (4/8).

Menurutnya dalam jawaban pemerintah yang dibacakan oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa hampir semua saran dan pertimbangan yang diberikan dewan telah dijawab secara lugas oleh pemerintah. 

Pemerintah juga menyatakan sejalan dengan dewan untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama pemerintah.

"Semua saran timbang dewan sudah dijawab oleh pemerintah, dimana infrastruktur menjadi fokus utama kita," ujarnya.

Menurut dia infrastruktur adalah penunjang utama Badung sebagai daerah pariwisata. Pihaknya menyadari pembangunan infrastruktur tidak bisa terhenti karena selain membangun juga harus dilakukan perawatan dan perbaikan infrastruktur yang sudah ada.

"Kenapa harus infrastruktur? Karena sekarang kita bangun jalan, tahun depan pasti ada aja jalan yang rusak. Makanya kita ingin selalu fokus ke infrastruktur sebagai penunjang daerah pariwisata," kata Anom Gumanti.

Pihaknya juga menilai Ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 telah selaras dengan kebutuhan Badung. Begitu juga tentang Ranperda tentang Perubahan atas Perda Badung No. 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025. 

"Kami memberikan apresiasi atas apa yang disampaikan oleh Bupati Badung dalam jawabannya," tegas Anom Gumanti.

Sementra Bupati Adi Arnawa juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Badung karena setelah menyimak Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi secara eksplisit seluruh Fraksi DPRD Badung dapat menyetujui kedua Ranperda untuk dapat ditetapkan menjadi Perda, serta dapat menyepakati perubahan KUA dan perubahan PPAS 2025 sebagai acuan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Badung 2025. 

Persetujuan Dewan terhadap kedua Ranperda serta kesepakatan perubahan KUA PPAS tersebut, menunjukkan adanya kesamaan pandangan dan komitmen antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap arah pembangunan daerah lima tahun kedepan, optimalisasi PAD serta perubahan kebijakan keuangan daerah tahun 2025 dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis kompetensi dan digitalisasi.

Bupati Adi Arnawa mengakui, prioritas pembangunan Badung 5 (lima) tahun kedepan lebih difokuskan pada infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya dukung atau daya tampung (carrying capacity) Badung sebagai daerah tujuan wisata.