balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Kamis (9/4/2026), guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada didampingi Wayan Edi Sanjaya dan Made Sudira, serta dihadiri anggota Komisi II lainnya, yakni Wayan Sukses, Ida Bagus Gede Putra Manubawa, Made Suparta, dan I Nyoman Artawa.
Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada mengatakan, sejumlah target kinerja OPD pada 2025 belum tercapai akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemkab Badung. Meski demikian, pihaknya meminta agar program yang menyentuh isu krusial di masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Ke depan kami sudah mengingatkan OPD agar program yang benar-benar menyentuh persoalan penting seperti kemacetan, banjir, dan sampah tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya usai rapat.
Terkait penanganan banjir, Sada menjelaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah melakukan sejumlah langkah, seperti normalisasi sungai dan pembenahan saluran air guna meminimalisir titik banjir di wilayah Badung. Program tersebut akan terus dimaksimalkan sepanjang 2026.
Di sektor persampahan, Sada menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD, khususnya antara Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta PUPR. Hal ini dinilai penting untuk mencegah munculnya peringatan perjalanan (travel warning) dari luar negeri yang berpotensi merusak citra pariwisata daerah.
“Permasalahan sampah memang mulai tertangani, namun sebelum PSEL beroperasi, perlu upaya optimal agar Badung mampu menampung dan mengelola sampah dengan baik,” katanya.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti sektor perumahan. Tercatat sekitar 1.200 usulan program bedah rumah belum terealisasi. DPRD meminta agar seluruh pengajuan tersebut dapat diselesaikan pada 2026 guna menghapus kesan kawasan kumuh di Badung.
“Hal-hal krusial ini harus kita tangani dengan baik. Kita tidak ingin masih ada kawasan kumuh di daerah dengan pendapatan asli daerah tertinggi di Bali,” tegasnya.
Pada sektor pariwisata, DPRD mendorong agar promosi tetap digencarkan, baik di dalam maupun luar negeri. Promosi secara business to business (B2B) maupun tatap muka dinilai penting untuk mengklarifikasi berbagai isu negatif yang berkembang.
“Walaupun Bali mendapat predikat destinasi terbaik dunia, kita tidak boleh terlena. Promosi harus tetap berjalan untuk menangkis isu negatif seperti banjir atau sampah, sekaligus menunjukkan bahwa destinasi kita tetap yang terbaik,” kata Sada.
