balitribune.co.id | Amlapura - DPRD Karangasem, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait empar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Semesta Berencana (SB) Karangasem Tahun 2027, Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas BPD Bali, Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, dan Ranperda tentang Pinjaman Daerah di BPD Bali.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika bersama unsur pimpinan dewan beserta seluruh anggota DPRD Karangasem, serta dihadiri pula oleh Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, Wakil Bupati, Sekda dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Karangasem pada Senin (2/11/2026) tersebut, masing-masing Fraksi di DPRD Karangasem memberikan kritik dan masukkan dan pandangan terkait dengan empat ranperda yang diajukan oleh Bupati Karangasem tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan berpandangan dengan rancangan Postur APBD 2027 sebesar Rp 1.920 Trilyun sangat dibutuhkan ketelitian, ketajaman prioritas, serta asas kehati-hatian (prudential principle) agar alokasi fiskal daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Karangasem. Untuk itu penting dilakukan efisiensi dengan Prioritas Kebutuhan Masyarakat. Sementara total pendapatan daerah Tahun 2027 dirancang sebesar Rp 1.762 Trilyun, sehingga menghasilkan Defisit Anggaran sebesar Rp 157.8 Milyar, dimana Defisit ini direncanakan ditutup melalui SILPA sebesar Rp 84.3 Milyar, dan Pinjaman Daerah sebesar Rp 75 Milyar.
Fraksi PDI Perjuangan secara tegas mengingatkan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan dana cadangan/penyelamatan (saving budget) yang dialokasikan khusus untuk persiapan dan pelaksanaan agenda demokrasi / Pemilu. “Jangan sampai postur APBD 2027 mengabaikan kebutuhan anggaran tahapan Pemilu yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan daerah,” tegas I Gede Parwata, pembicara dari Fraksi PDIP.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar lebih kreatif dan tegas dalam menggali potensi PAD, khususnya dari sektor pariwisata, retribusi daerah, dan optimalisasi tata kelola BUMD, tanpa membebani perekonomian masyarakat kecil. Fraksi Partai Nasdem dalam pandangannya mengharapkan agar target Pendapatan Asli Daerah disusun secara lebih realistis berbasis data dengan melihat potensi daerah sehingga lebih terukur. Fraksi Partai Nasdem meminta agar alokasi belanja wajib Pelayanan Dasar menjadi sekala prioritas seperti bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dalam penyusunan APBD TA. 2027.
Fraksi Golkar berpendapat, penyertaan modal daerah bukanlah sekedar menambah kepemilikan saham dan berapa besaran deviden yang didapatkan, melainkan penyertaan modal daerah harus mampu mengubah uang rakyat menjadi akses ekonomi, kesempatan usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat terkait rancangan anggaran APBD Semesta Berencana TA. 2027 sesuai dengan visi pembangunan daerah secara menyeluruh diharapkan agar selaras dengan program prioritas serta kebijakan fiskal daerah agar berorientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat, pelestarian adat/budaya, kearifan lokal, penguatan infrastruktur serta pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
