balitribune.co.id | Singaraja - Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buleleng dengan membawa sejumlah program termasuk serap aspirasi, diantaranya bantuan sosial senilai Rp118 miliar. Dalam kesempatan itu pemerintah daerah juga menyampaikan aspirasi terkait penanganan bencana, sistem peringatan dini, dan penguatan mitigasi.
Anggota DPR RI asal Bali, Ketut Kariyasa Adnyana, berkomitmen mengawal usulan tersebut melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar tidak berhenti sebatas pembahasan. Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M., itu diterima Asisten I Setda Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, S.STP., M.A.P. Pembahasan mencakup bantuan sosial, keagamaan, haji dan umrah, perlindungan perempuan dan anak, serta penanggulangan bencana.
Singgih menegaskan, aspirasi daerah harus ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi berwenang untuk menghasilkan solusi konkret. “Kami akan terus mengawal setiap aspirasi dan persoalan yang disampaikan agar tidak berhenti sebatas pembahasan dalam pertemuan ini yang dalam hal ini lewat saudara Ketut Kariasa. Kami juga akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian maupun lembaga terkait, sehingga setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti dan dicarikan solusi konkret sesuai kewenangan masing-masing,” tegasnya.
Sementara itu Kariyasa menyoroti kebutuhan Buleleng dalam penanganan bencana, termasuk pengembangan early warning system atau sistem peringatan dini. Menurutnya, usulan tersebut perlu diperjuangkan berdasarkan urgensi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. “Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menyerap aspirasi dari seluruh mitra kerja Komisi VIII DPR RI. Berbagai persoalan dan usulan yang disampaikan, termasuk terkait penanganan kebencanaan, sistem peringatan dini atau early warning, serta mitigasi bencana, menjadi catatan penting yang akan kami kawal untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan darurat dapat ditangani melalui mekanisme dana siap pakai sesuai ketentuan. Sementara itu, program yang masih dapat direncanakan perlu diperjuangkan agar masuk dalam penganggaran tahun berikutnya. “Jika persoalannya sangat darurat, terdapat mekanisme dana siap pakai yang dapat digunakan sesuai ketentuan. Namun, untuk kebutuhan yang masih bisa direncanakan dan menjadi prioritas ke depan, tentu akan kami perjuangkan agar dapat masuk dalam program dan penganggaran tahun berikutnya,” jelasnya.
Terkait bantuan sosial, Kariyasa menyebut total dukungan untuk Buleleng mencapai Rp118 miliar. Ia berharap bantuan tersebut tersalurkan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami berkomitmen untuk terus mengawal setiap aspirasi yang disampaikan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tentunya dengan skala prioritas yang paling urgen terlebih dahulu yang mana diperlukan. yang mana dalam kesempatan kali ini kami serahkan total Rp118 Miliar untuk Buleleng,” tandasnya.
