balitribune.co.id | Singaraja - Ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Buleleng terancam drop out (DO). Berbagai alasan disebut menjadi penyebab mereka terancam DO, selain faktor kemiskinan, kemiskinan ekstrem, yang menarik diantaranya salah pergaulan. Hal itu disampaikan Ketua DRPD Buleleng Ketut Ngurah Arya merespon ada sebanyak 182 siswa SMP yang terancam DO.
"Penyebabnya faktor kemiskinan, ada juga kemiskinan ekstrem, salah pergaulan dan program pendidikan pusat yang mengharuskan siswa naik kelas padahal kemampuannya masih dibawah standar," kata Ngurah Arya, Kamis (24/4).
Menurut Arya, skema pendidikan di Buleleng harus memiliki persepsi yang sama terkait pendidikan. Terlebih ditemukan ratusan siswa yang terancam DO.
"Bupati, Wakil Bupati dan DPRD Buleleng yang peduli dengan pendidikan terlebih Buleleng dikenal sebagai Kota Pendidikan," imbuhnya.
Solusinya, menurut Ngurah Arya, penyetaraan melalui program pendidikan paket. "Jelas kita akan lakukan pendekatan dimana siswa yang terancam DO tinggal. Kita gencarkan nanti Program Paket A, B dan C," imbuhnya.
Semetara itu Pelaksana Tugas (Plt) KepalaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng Putu Ariadi Pribadi mengatakan, dari total 34.062 siswa SMP di Buleleng, terdapat sebanyak 182 diantaranya berpotensi dipecat tempat imereka sekolah. Ariadi menyebut ratusan siswa tersebut masih tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hanya saja mereka sudah tidak mengikuti proses belajar mengajar.
”Mereka sudah tidak melaksanakan proses belajar. Ada yang sudah hitungan hari, ada juga yang sudah hitungan minggu,” ujarnya.
Faktor penyebabnya, kata Ariadi, ada yang menikah dini, ikut orang tua bekerja hingga masalah broken home.
"Kami sudah lakukan pendekatan agar siswa-siswa tersebut tidak dikeluarkan sekolah. Ini terkait dengan masa depan pendidikan mereka juga," sambung Ariadi.
Ariadi menyebut dari 182 siswa tersebut, 92 orang diantaranya bersedia untuk sekolah lagi melalui sekolah non formal, seperti di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
"Ini untuk mengejar pendidikan kesetaraan atau kejar paket B atau setara SMP. Kalau PKBM atau SKB mereka akan lebih fleksibel menyesuaikan dengan kondisi siswa,” terangnya.
Sementara sisanya, kata Ariadi, belum bertemu saat dilakukan penjajakan. "Ada yang ikut orang tuanya ke Kota Denpasar. Hal itu akan dikoordinasikan dengan pemerintahan setempat seperti perbekel atau lurah, agar dibantu melakukan komunikasi," tandasnya.
