Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sebanyak 4.417 Pekerja Rentan Desa di Gianyar Mendapatkan Perlindungan dari Program BPJAMSOSTEK

Bali Tribune / BPJAMSOSTEK - Penjabat (Pj) Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa meluncurkan program jaminan kepada pekerja rentan desa dengan mengikutsertakan menjadi peserta BPJAMSOSTEK di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar beberapa waktu lalu

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bali Gianyar mendapatkan tambahan kepesertaan dari Pemerintah Kabupaten Gianyar. Dalam hal menjamin perlindungan pekerja informal yang berada di desa, Penjabat (Pj) Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa meluncurkan program jaminan kepada pekerja rentan desa di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar beberapa waktu lalu. Sebanyak 4.417 pekerja rentan yang kepesertaannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bali Gianyar, Pandu Aria mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Gianyar yang memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di kabupaten tersebut. Ia berharap seluruh masyarakat pekerja dapat terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. "Karena risikonya tidak kita harapkan, tetapi perlindungannya kita butuhkan," ungkap Pandu.

Dikatakannya dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2019 ahli waris mendapatkan haknya dari program Jaminan Kematian BPJAMSOSTEK sebesar Rp42.000.000.  

Pemberi kerja atau badan usaha mulai dari perusahaan mikro hingga perusahaan besar yang bergerak di sektor jasa, konstruksi, perdagangan, pariwisata, pabrik, distributor, UMKM, toko, BUMDes, LPD, koperasi dan lain-lain memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh pekerjanya untuk memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

“Bagi pekerja mandiri seperti pedagang, tukang jahit, Pemangku, petani, nelayan, perajin, peternak, sopir dan lain-lain juga dapat menjadi peserta program-program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan pembayaran iuran mulai dari Rp16.800 per bulan, maka pekerja dapat memperoleh manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang ini pekerja mandiri dapat mendaftarkan dirinya melalui kanal layanan seperti Kantor Pos/Agen Pos, Agen BRILink, Agen BNI 46, gerai Indomaret, Alfamart, dan channel perbankan lainnya yang telah bekerjasama," jelas Pandu.

BPJAMSOSTEK seperti yang diamanatkan Undang-Undang akan melindungi seluruh pekerja apapun profesinya, sehingga para pekerja tetap kerja keras bebas cemas. "Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mendukung dan memberikan pelayanan terbaik, karena kami merupakan perpanjangan tangan pemerintah, dengan memiliki perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan tentunya akan terus berkurang," imbuhnya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non-Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara Pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

Pandu juga menjelaskan BPJAMSOSTEK kini memiliki 5 program perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), serta program terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Tentunya kelima program tersebut memiliki manfaat yang beragam, diantaranya perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja, santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) sebesar 100% gaji selama 12 bulan pertama, dan 50% untuk bulan selanjutnya hingga sembuh jika peserta dalam masa pemulihan dan tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, serta santunan 48 kali upah terakhir yang dilaporkan untuk peserta BPJAMSOSTEK yang meninggal karena kecelakaan kerja. 

"Selain itu masih ada juga manfaat berupa santunan kematian sebesar Rp42 juta bagi peserta yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, dan beasiswa untuk 2 orang anak mulai dari jenjang pendidikan dasar (TK) hingga perguruan tinggi maksimal Rp174 juta. Sedangkan untuk JKP, ada 3 manfaat yang diberikan yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja,” tutup Pandu.

wartawan
YUE
Category

Kantongi Identitas Pelaku, Polres Karangasem Kejar Pelaku Pencurian dengan Modus Kepruk Kaca Mobil

balitribune.co.id | Amlapura - Hinga saat ini jajaran Polres Karangasem masih bekerja keras untuk mengungkap kasus pencurian dengan modus kepruk kaca mobil yang terjadi di depan Warung Sate Manalagi, Jalan Diponegoro, Amlapura, pada Jumat (8/11/2026) sore lalu tersebut. Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika, dalam Press Rilisnya, Rabu (11/11/2026), menyampaikan, pihaknya saat masih terus mendalami penyelidikan terkait kasus tersebut.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Selama Perbaikan, Jalan Bangli-Karangasem di Desa Undisan Ditutup Sementara

balitribune.co.id | Bangli - Pasca dilakukan perbaikan jalur utama ruas jalan Bangli-Karangasem tepatnya di Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, harus ditutup sementara. Penutupan dilakukan karena proses perbaikan harus membongkar seluruh badan jalan tersebut.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

 Cegah Stunting dan Gizi Buruk, Pemprov Bali dan Pemkab Bangli Dorong Tradisi Makan Ikan 3 Kali Seminggu

balitribune.co.id | Bangli - Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Bangli memperkuat komitmen dalam menekan angka stunting dan mengatasi persoalan gizi buruk di daerah. Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) Tahun 2026 yang dipusatkan di Bale Banjar Adat Blungbang, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, pada Rabu (11/11/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi I DPRD Badung Soroti Kekurangan 6.000 Tenaga Kerja dan Tunggakan Pajak Rp800 Miliar

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi I DPRD Badung menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam rapat kerja bersama jajaran perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026). Beberapa isu yang menjadi perhatian di antaranya kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja, keterbatasan kendaraan operasional Satpol PP, hingga tunggakan pajak hotel dan restoran yang mencapai lebih dari Rp800 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.